Rabu, September 16, 2026
spot_img

Karawang Darurat Pedofil Anak, Kompak Law Firm Minta DP3A dan KPAI Lebih Pro Aktif

KARAWANG – Terhitung dalam satu bulan terakhir pada periode Mei 2026, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kompak Law Firm mencatat ada empat laporan atau aduan masyarakat kepada lembaganya, terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Atas kondisi ini, Kompak Law Firm menilai jika Kabupaten Karawang sedang dalam kondisi ‘Darurat Pedofil Anak’. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak kekerasan seksual anak yang belum tercium ke publik.

Oleh karenanya, Kompak Law Firm meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya sekadar menerima laporan kasus dari masyarakat.

Berita Lainnya  Giliran Ratusan Siswa dan Guru di MAN 2 Rembang yang Keracunan MBG

Melainkan lebih pro aktif lagi dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual anak, sampai dengan penanganan perkaranya inkrah di pengadilan.

“Maka, saya sarankan agar kedua lembaga ini lebih pro aktif lagi. Jadi tidak hanya sekadar menerina laporan. Tetapi benar-benar mengawal dan melindungi korban, menyiapkan perangkat perlindungan korban dan saksi. Karena yang saya tangani ini, mereka banyak ditakut-takuti dan diancam oleh pelaku,” tutur  Direktur LBH Kompak Law Firm, H. Sukur Mulyono, Senin (1/6/2026).

Berita Lainnya  Bawa 243 Orang, Kapal Feri Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Perairan Laut Jawa

Bukan hanya DP3A dan KPAI, Kompak Law Firm juga  meminta Polres Karawang lebih bergerak cepat lagi ketika menerima laporan kasus yang serupa.

Ketika laporan sudah dilakukan secara prosedur, melakukan visum hingga meminta keterangan saksi, maka pelaku pedofil anak harus segera ditangkap.

“Karena kalau tidak segera ditangkap dan biarkan, saya khawatir akan berjatuhan korban-korban lainnya. Saya minta ke Pak Kapolres agar segera dan lebih cepat dalam menangani kasus-kasus pelecehan anak di bawah umur,” harap Mulyono.

“Jadi ketika masuk laporan, langsung visum, periksa saksi dan langsung tangkap pelaku. Karena tingkat kasus pedofil anak di Karawang ini luar biasa. Bayangkan saja, hanya dalam satu bulan sudah ada empat perkara yang masuk ke Kompak Law Firm,” tutup Mulyono.***

Berita Lainnya  Pimpinan DPR RI Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tidak Disahkan 15 Desember 2026

Ket foto : Direktur LBH Kompak Law Firm, H. Sukur Mulyono – Kepala DP3A Karawang, Wiwiek Krisnawati – Komisioner KPAI Jabar, Wawan Wartawan.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan