Senin, Agustus 11, 2025
spot_img

Dedi Mulyadi Gak Peka, Pekerja Pariwisata Ancam Demo ke Istana

BANDUNG – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).

Berita Lainnya  Saat Publik Mengecam, HRD PT. FCC Indonesia Hingga Kadisnaker Malah Menghadap KDM

Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.

S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata. Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.

“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.

Berita Lainnya  Prabowo Perintahkan Mentan Tindak Tegas Pelanggaran Standar Mutu Beras

Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.

Kini, S-P3JB telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pemerintah pusat turun tangan.

“Kalau terus dibiarkan, kami akan mogok massal. Ini kondisi darurat, pariwisata sekarat,” ujarnya.

Pada aksi 21 Juli 2025 lalu, ribuan massa S-P3JB memblokade Flyover Pasupati dan menggelar aksi di Gedung Sate serta DPRD Jabar. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh hingga tengah malam.

Berita Lainnya  KPK Yakin Moge Ridwan Kamil Ada Kaitan dengan Kasus Korupsi Bank BJB

Larangan study tour keluar Jabar disebut memutus rantai ekonomi yang selama ini menopang banyak sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM lokal.

“Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi masa depan kami pun ikut hilang kalau ini terus dibiarkan,” ucapnya.***

Ket foto : Ribuan massa S-P3JB saat memblokade Flyover Pasupati, menuntut pencabutan larangan study tour keluar Jabar. (foto: MPI/Agus Warsudi)

Sumber : iNewsJabar.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Gereja Mau Disita Bank karena Nunggak Utang Rp 6 Miliar, Pendeta ini Menangis Sampai Sujud Minta Bantuan KDM

CIANJUR - Alasan karena menunggak utang hingga Rp 6 miliar, salah satu gereja di Kabupaten Cianjur akan dieksekusi (disita) oleh Pengadilan Negeri setempat pada...

LMP Apresiasi Langkah Bupati Aep yang Mau Hapus Pokir Dewan

KARAWANG - Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Mada Jabar mengapresiasi kabar rencana Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akan menghapus pokir anggota DPRD Karawang. Wakil...

Surya Paloh Beri Intruksi Setelah Kadernya Ditangkap KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) yang juga kader Partai NasDem, Abdul Azis, berkaitan dengan rangkaian operasi tangkap...

Banyak Pungli di Proyek Dinas PUPR Karawang, Pemborong Menjerit

KARAWANG - Banyaknya dugaan pungutan liar (pungli) di proyek Dinas PUPR Karawang kembali mencuat. Meskipun sebelumnya dugaan pungli ini dianggap sudah menjadi rahasia umum...

Tegas, KDM Minta Bansos bagi Penerima yang Main Judol Dihentikan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu dievaluasi menyusul temuan adanya penerima yang menggunakan bantuan tersebut untuk judi...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI