Jumat, Oktober 23, 2026
Google search engine

Sekda Minta Perguruan Tinggi Terlibat Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG – Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat didorong untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan di Jabar, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan sampah.

Hal tersebut disampaikan Sekda Jabar Herman Suryatman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di kampus Unikom, Kota Bandung, Sabtu (2/8/2025).

“Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antar berbagai komponen,” ujar Herman Suryatman dalam sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Menurut Herman, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sebagaimana filosofi Tri Tangtu Dibuana dalam budaya Sunda.

Berita Lainnya  Produksi Capai 160 Ton per Hari, Menteri ESDM Bahlil Resmikan Kilang LPG Cilamaya

“Pembangunan hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada sinergi antara resi (cendekiawan/perguruan tinggi), prabu (pemerintah), dan rama (masyarakat),” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Jabar masih berada di angka 7,02 persen, dan pengangguran terbuka mencapai 6,74 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,7 persen. Dari jumlah pengangguran tersebut, 20 persen di antaranya merupakan lulusan SMA/SMK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemdaprov Jabar bersama APTISI akan mengerahkan sekitar 100.000 mahasiswa PTS dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di 27 kabupaten/kota.

Dua fokus utama KKN Tematik ini adalah pengelolaan sampah dan pengembangan kewirausahaan.

Berita Lainnya  Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo Segera Tangani Karhutla

“Setiap hari, Jawa Barat menghasilkan 29.000 ton sampah, sebagian besar TPSA belum menggunakan teknologi yang baik. Kita akan dorong pengelolaan sampah dari hulu hingga rumah tangga,” kata Herman.

Selain itu, Pemdaprov Jabar akan memfasilitasi penelitian PTS melalui daftar permasalahan daerah (_long list_) yang disediakan secara digital.

Peneliti yang mengambil tema dari daftar tersebut akan mendapat dukungan data untuk mempercepat proses perizinan.

“Proposal penelitian cukup satu sampai dua hari bisa selesai, karena datanya sudah kami siapkan,” jelasnya.

Pelatihan vokasi

Herman juga mendorong PTS berperan dalam pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK agar siap masuk dunia kerja.

Berita Lainnya  3 Perusahaan di Lahan Eks PT. Beesco Indonesia Terbukti Belum Lengkapi Perizinan

“Ada sekitar 320.000 lulusan SMA SMK yang menganggur. Jika 300 PTS di Jabar terlibat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, angka pengangguran akan menurun signifikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia mencapai Rp251 triliun, angka pengangguran tetap tinggi.

“PTS jangan bangga di menara gading, tetapi harus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret di lapangan bersama pemerintah dan masyarakat,” pungkas Herman.

Sumber : Humas Jabar

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo Segera Tangani Karhutla

JAKARTA - Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Bahasa Jawa. Dalam pesan tersebut, dia mendesak penanganan kebakaran hutan...

Korupsi Tunjangan DPRD, Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Syaefudin diduga melakukan korupsi tunjangan perumahan dan...

Rocky Gerung : ‎“Semua Pemain Bola Bagus dari Afrika karena MBG”

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya dibatalkan pemerintah. Ia menilai pemenuhan gizi anak...

KPK Bantah Video Penangkapan Nusron Wahid, Upaya Jemput Paksa Masih Dipertimbangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah unggahan video yang memperlihatkan penangkapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid oleh penyidik. Dalam sebuah video yang diunggah akun infociseeng.id...

Polisi Imbau Masyarakat Tidak Berspekulasi, GCI Desak Hasil Uji Forensik Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang Dibuka ke Publik

KARAWANG - Polresta Karawang menyatakan penyebab kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang pada 14 Oktober 2026 masih dalam penyelidikan. Polisi melalui Kasi Humas IPDA Muh Asim...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan