Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Bupati-Sekda Retak, Ghazali Center : Hanya Isu Murahan yang Dibuat Segelintir Orang

Terkait isu keretakan antara Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, Lembaga Kajian dan Konsultasi Ghazali Center menilai bahwa kabar tersebut hanya sekedar isu remeh atau murahan yang sengaja dibuat segelintir orang.

Direktur Ghazali Center, Lili Gozali S.Pd mengatakan, kabar disharmonisasi atau keretakan hubungan antara bupati dengan sekda hanya merupakan isu yang dimainkan oleh segelintir orang yang tidak ingin Karawang kondusif.

Yaitu dimana isu tersebut seakan mem-framing bahwa sekda sudah tidak akur dan tidak manut lagi kepada bupati. Padahal faktanya, hubungan bupati dengan sekda masih sangat baik dan tidak bisa dipisahkan.

Berita Lainnya  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Komnas PPLH Sampaikan 'Surat Cinta' kepada Bupati Karawang

“Hubungan di dalam pekerjaan atau pun diluar pekerjaan sangat baik, dibuktikan dengan masih bersama dan saling bahu membahunya dalam membenahi Karawang untuk kemajuan kedepan,” tutur Lili Gozali S.Pd, Senin (26/5/2025).

Lili mengaku belum bisa menyimpulkan motif dibalik framing isu keretakan bupati dengan sekda ini. Yang pasti ia menilai bahwa kabar disharmonisasi antara bupati dengan sekda ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya.

Terlebih dalam program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Aep-Maslani, Karawang justru kembali mendapat predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara bupati dengan sekda masih baik-baik saja.

Berita Lainnya  Jangan Korbankan Moralitas Demi Investasi dan Pendapatan Daerah

“Dengan adanya Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 dari BPK dengan kembali meraih predikat WTP, ini merupakan salah satu indikator terjalinnya harmonisasi yang baik dalam pengelolaan pemerintahan di Karawang saat ini,” katanya.

Menurut Lili, disharmonisasi kepemimpinan daerah biasanya terjadi antara bupati dengan wakil bupati. Tetapi hari ini tiba-tiba dibuat isu keretakan antara bupati dengan sekda.

“Saya juga heran dasar isu keretakan ini apa. Karena yang saya tahu sekda bergerak sesuai dengan arahan bupati. Karena sekda tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri. Semuanya harus atas persetujuan bupati,” katanya.

Berita Lainnya  Polemik Theatre Night Mart, Toto : "Ada Indikasi Sarat Kepentingan Persaingan Bisnis THM"

Sehingga atas isu keretakan bupati dengan sekda ini, Lili menilai hanya sekedar isu remeh yang tidak penting untuk dibesar-besarkan.

“Untuk itu isu terkait keretakan bupati dan sekda hanyalah isu remeh-temeh yang tidak penting untuk dibesar-besarkan. Yang lebih penting adalah ikut berperan aktif dalam memberikan masukan ataupun kritikan yang konstruktif untuk Karawang kedepan yang lebih maju,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan