Rabu, Juli 8, 2026
spot_img

APBD Bekasi Jadi Membengkak, Pemprov Jabar Diminta Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan demi optimalisasi pelayanan publik.

Tunggakan dimaksud mencakup 146.405 peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) yang terdata dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kami ingin dibayarkan tahun ini. Karena untuk mengurangi beban APBD Kabupaten Bekasi juga. Kami sudah bersurat, kami juga menagih provinsi, agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal lagi,” kata Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Selasa (25/11/2025).

Berita Lainnya  Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

Ia mengatakan, tunggakan tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan hak atas layanan kesehatan sekaligus menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

“Di sisi lain, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemkab Bekasi melakukan efisiensi anggaran,” katanya.

Asep mengaku tunggakan iuran BPJS yang belum dibayarkan sejak tahun 2023-2024 itu menjadi salah satu pembahasan serius dalam RAPBD Kabupaten Bekasi 2026, terlebih sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Berita Lainnya  Taufik Hidayat Minta Maaf dan Mengaku Menyesal

Berdasarkan pendataan, total tunggakan Pemprov Jabar mencapai Rp84 miliar, akumulasi dari iuran 2023 dan 2024. Akibatnya, beban keuangan Kabupaten Bekasi untuk menutupi iuran JKN-KIS membengkak hingga Rp188 miliar, belum termasuk anggaran tahun berikutnya.

“Maka kami berharap yang dari provinsi bisa terbayarkan agar nanti yang tadinya di cut off bisa berobat lagi. Biar bisa UHC (Universal Coverage Health) lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas turut meminta agar pemerintah provinsi dapat segera menyelesaikan tunggakan tersebut demi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berita Lainnya  Dari Dedi Mulyadi hingga Prabowo, Semua Orang Marah pada Kekejaman Taufik Hidayat

“Kami berharap Pemprov Jabar bisa menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan. Sebab kondisi keuangan daerah Kabupaten Bekasi masih kurang optimal. Oleh sebab itu kami berharap demi layanan kesehatan secepat mungkin dapat diselesaikan,” kata dia.***

Sumber : AntaraNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan