KARAWANG – Para aktivis dan pengamat kebijakan pemerintahan Karawang dibuat geleng-geleng kepala dengan proyek fantastis videotron Rp 1,8 miliar di sekitar Alun-alun Karawang.
Proyek ini dinilai terlalu ambisius dan pemborosan, ditengah gembar-gembor atau kampanye efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dan proyek Diskominfo Karawang ini juga dianggap tidak memiliki nilai urgensi terhadap kebutuhan masyarakat Karawang.
“Ini judul dramanya apa ya?. Logika mana yang dipakai oleh Pemkab Karawang membuat videotron dengan anggaran yang fantastis?.
Sepintas saja kita bisa simpulkan proyek tersebut tidak menjawab kebutuhan publik, hanya aksesoris gengsi bagi pemerintah semata,” tutur Aktivis Karawang, Dadan Suhendarsyah, Senin (14/7/2025).
Pemerhati kebijakan publik ini menyatakan, seringkali para pejabat bicara efisiensi anggaran dan skala prioritas pembangunan dalam semangat penghematan anggaran. Tetapi pada prakteknya malah kontra dengan statemennya sendiri, jungkir balik dan omong kosong belaka.
“Jika terlanjur disahkan pada APBD, emangnya gak bisa direvisi atau dibatalkan?.
Nomenklatur anggaran lain saja bisa dicoret atau dikurangi, terus pengadaan videotron kenapa tidak termasuk yang dicoret?.
Urgensinya apa dan untuk kepentingan siapa proyek tersebut?,” tanya Dadan.
Menurutnya, saat ini warga Karawang lebih membutuhkan penambahan unit sekolah baru atau ruang kelas baru untuk menambah daya tampung sekolah. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan polemik penerimaan siswa baru bisa diminimalisir.
Menurut Dadan, mendahulukan pengadaan videotron berbiaya besar, terkesan juga bahwa mental pengelola negara ini belum bisa berubah, yaitu dimana metodenya masih program berbasis anggaran.
Anggaran disiapkan/diplotting terlebih dahulu. Kemudian programnya direkayasa sebagai penyerapan anggaran.
“Sedangkan idealnya dan sering digunakan sebagai jargon, yakni anggaran berbasis program, dimana sistem anggaran menempatkan program sebagai fokus utama, dan anggaran dialokasikan untuk mendukung program-program tersebut,” kata Dadan.
“Jadi kami sangat menyayangkan proyel videotron Rp 1,8 miliar tersebut. Karena tidak ada nilai urgensinya dan terkesan pemborosan anggaran ditengah kampanye efisiensi anggaran pemerintah,” tutupnya.***