Jumat, Mei 22, 2026
spot_img

Pemprov Nunggak BPJS Rp 330 Miliar, DPRD Jabar Belum Bahas Angggaran Pelunasan

BANDUNG – Tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jawa Barat yang mencapai Rp 330 miliar mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli menegaskan pentingnya pelunasan utang tersebut sebagai wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap hak dasar masyarakat.

“Utang BPJS ini harus dibayarkan dalam rangka bukti nyata pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagaimanapun itu pelayanan dasar,” kata Romli saat dikonfirmasi, Kamis (26/6/2025).

Sejauh ini, Pemprov Jabar dan DPRD disebut telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

Berita Lainnya  Diperkirakan Telan Anggaran Rp 2,7 Miliar untuk 4 Kabupaten, Kirab Milangkala Tatar Sunda Dinilai Tak Sesuai Sejarah

Namun pembahasan terkait alokasi dana pelunasan masih belum dilakukan, mengingat perubahan APBD 2025 sendiri belum masuk ke tahap pembahasan di dewan.

“Kemudian, anggaran perubahan itu kan belum dibahas. Jadi belum ada pembahasan, tapi ada komitmen bersama terinformasikan iya, ada, baik DPRD maupun pemda, untuk melunasi kaitan tunggakan BPJS tersebut,” ungkapnya.

“Nanti formulasinya seperti apa, itu yang belum dibahas karena perubahannya belum,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan apakah utang tersebut akan dilunasi seluruhnya atau dicicil, Romli menegaskan bahwa alokasi anggaran harus tetap disiapkan.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Bakal Inisiasi Pengadaan TPU Tanpa Diskriminatif, Askun : 'Saya Yakin Pak Bupati Setuju'

“Harus dialokasikan, kita sepakat kalau itu. Supaya masyarakat terlayani,” tegasnya.

Namun, soal jumlah dan skema pelunasan, Romli mengatakan hal itu masih bergantung pada kondisi keuangan daerah saat perubahan anggaran dibahas.

Termasuk kemungkinan memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) atau hasil efisiensi belanja lainnya.

“Nanti kita lihat, syukur-syukur ada uangnya semua. Kalau tidak, nanti seperti apa, kita lihat. Kita berikhtiar lah. Nanti ada namanya silpa kemarin yang belum digunakan. Atau misal dari efisiensi positif, belum kita hitung,” kata Romli.

Berita Lainnya  Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

Politisi PPP ini menegaskan bahwa baik legislatif maupun eksekutif memiliki komitmen yang sama: menyelesaikan persoalan ini secara bertanggung jawab.

“Intinya ada komitmen bersama. Dan solusinya harus teranggarkan. Salah satu pintu masuknya perubahan anggaran,” pungkasnya.

Sumber : Detikcom

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Heryanto, Pelaku Pembunuhan Karyawati Minimarket Divonis Hukuman Mati

PURWAKARTA - Kasus pembunuhan pegawai minimarket, Dina Octaviani, akhirnya memasuki babak akhir setelah terdakwa Heryanto alias HBK mencabut upaya banding dan menerima putusan majelis...

Dikabarkan Hilang, Siswa SD di Karawang Ternyata Kabur Bersama Pacarnya, Alasannya Bikin Geleng-geleng Kepala

KARAWANG - Dikabarkan hilang selama empat hari sejak Senin (18/5/2026), LZ (13) siswi Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Karawang Barat, akhirnya...

KPK Dukung Program MBG : ‘Jangan Sampai Ada Korupsi’

JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, KPK menyebut tetap memberikan catatan penting mengenai tata kelola...

2 Buruh Tani di Pantura Subang Tewas Tersambar Petir

SUBANG - Nasib nahas menimpa dua orang buruh tani asal Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Subang, yang kehilangan nyawa akibat tersambar petir saat bekerja memanen...

Isu Teror Pocong di Tanggerang, Polisi Imbau Warga Tenang dan Tingkatkan Kewaspadaan

TANGGERANG - Isu liar teror 'pocong' mencuat di bilangan Tangerang. Isu itu menyebutkan adanya pocong tipuan meneror warga di Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten. Heboh isu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan