JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyinggung premanisme terjadi di Jabar mengakar hingga ke pemerintah daerah (Pemda). Hal ini disampaikan Dedi usai menyepakati revitalisasi tambak seluas 20 ribu hektar di Jabar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dedi menilai revitalisasi tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk aksi premanisme.
“Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” ujar Dedi dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Dukungan Rencana Program Revitalisasi Tambak Pantura di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
Dedi menerangkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jabar ada unsur pemerasan. Untuk itu, Dedi menegaskan proyek pembangunan revitalisasi ini dipastikan tidak ada unsur premanisme.
Dengan begitu, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan, mulai dari menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi.
“Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada,” tambah Dedi.
Rencana revitalisasi tambak Pantura yang akan dilaksanakan hingga dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.
Sumber : detikfinance
