Rabu, Juli 8, 2026
spot_img

Penanganan Dugaan Penipuan PT. Plasindo Lamban, LBH Lakar NKRI Adukan Penyidik Polres ke Sipropam

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Setahun lebih sejak 18 Juli 2023, laporan dugaan penipuan PT. Plasindo Lestari terhadap PT. Putra Perbangsa Jaya Mandiri tak kunjung mendapat kepastian hukum dari Penyidik Polres Karawang.

Yaitu dimana status penanganan perkaranya tak kunjung naik ke tingkat ‘penyidikan’. Padahal tertanggal 31 Mei 2023, dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Kwg menegaskan, bahwa perjanjian antara PT. Putra Perbangsa Jaya Mandiri dengan PT. Plasindo Lestari ‘BATAL’ karena adanya ‘PENIPUAN’.

Demikian disampaikan Direktur LBH DPP LSM Laskar NKRI, Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H., Selasa (7/1/2025).

Disampaikan Gary, LBH DPP Laskar NKRI mengecam lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT. Plasindo Lestari terhadap PT. Putra Perbangsa Jaya Mandiri.

Terlebih, perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan Negeri Karawang.

“Artinya kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kalau perkara ini tidak naik ke penyidikan sangat aneh. Kami sangat pertanyakan profesionalitas pihak Polres Karawang,” tutur Gary.

“Kami dengan tegas menyatakan agar Polres Karawang tidak main-main dalam menangani perkara, khususnya perkara yang kami laporkan. Karena kami butuh kepastian hukum,” timpalnya.

Atas persoalan ini, LBH DPP Laskar NKRI juga membuat pengaduan masyarakat kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Kepolisian Resort Karawang.

Jika penanganan perkaranya masih belum mendapat kepastian hukum, maka laporan akan berlanjut ke Polda Jabar dan Mabes Polri.

“Intinya kami akan terus mengawal perkara ini sampai mendapat kepastian hukum. Dan kami minta penyidik Polres Karawang bekerja profesional,” tandas Gary.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan