BEKASI – Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bekasi masih minim peminat. Keengganan orangtua melepas anak tinggal di asrama menjadi penyebabnya.
Diketahui, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya. Kementerian Sosial menerapkan sistem jemput bola berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjaring calon siswa.
Program itu diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kategori desil 1 dan desil 2, terutama yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan minat untuk jenjang SD masih rendah karena sebagian orangtua belum bersedia anaknya tinggal di asrama.
“Nah yang SD ini masih ada kendala karena ibunya kan belum mau ngasih anaknya di boarding (tinggal di asrama,red) sini,” kata Dudung.
Hal itu dikatakan Dudung saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (18/5/2026).
Progres pembangunan sarana program pendidikan inklusif berasrama gratis yang digagas pemerintah itu menunjukkan perkembangan signifikan sejak mulai dikerjakan awal Januari 2026.
“Capaian (progres pembangunan,red) saat ini sudah 65,2 persen,” kata Dudung.
Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi berjalan selaras dengan target nasional. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 93 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Menurut Dudung, Sekolah Rakyat dibangun dengan fasilitas yang cukup lengkap. Selain ruang belajar dan asrama, sekolah itu juga dilengkapi sarana olahraga serta area bermain bagi siswa.
Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah, mulai dari pakaian, sepatu, makanan, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Ia menegaskan pembangunan sekolah tersebut harus diawasi dengan baik.
“Menurut saya luar biasa. Pembangunan Rp200 sekian miliar ini dikontrol betul, sehingga banyak hal-hal yang harus kita kendalikan,” katanya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 agar bisa mulai beroperasi tahun ajaran 2026/2027 pada Juli. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 5,4 hektare itu mampu menampung 1.080 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari wilayah Kabupaten Bekasi.
“Rencana siswanya ada 1080 yang terdiri dari SD, SMP, SMA,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan Kabupaten Bekasi mendapat kuota sebanyak 1.080 siswa untuk Sekolah Rakyat tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, jumlah pendaftar terdiri dari 10 calon siswa SD, 71 calon siswa SMP, dan 80 calon siswa SMA.
“Yang SD kenapa sedikit, karena orangtuanya belum benar-benar mau melepas. Tapi sekolah ini kan bukan hanya untuk pemula, ada juga yang putus sekolah. Ada usianya 13 tahun masuk ke SD, ada. Karena mereka putus sekolah, mau untuk melanjutkan,” tutur Asep.
Menurut Asep, pemerintah daerah saat ini masih melakukan verifikasi data calon siswa bersama Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Verifikasi dilakukan agar kuota yang tersedia benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak jalanan dan anak putus sekolah.
“Jadi syaratnya ada desil 1, desil 2. Nanti itu Dinas Sosial bekerja. Mana aja yang masuk desil 1, desil 2, ya itu ditawarkan. Kita lihat yang putus sekolah. Nanti anak-anak jalanan yang mau putus sekolah. Langsung kita tarik untuk sekolah karena pembentukan karakter,” pungkas Asep. (ris)
Sumber : RadarBekasi.id
