Rabu, September 30, 2026
Google search engine

Alasan Masih Cek Kualitas Pekerjaan, Pemprov Jabar Belum Lunasi Tunda Bayar Proyek Rp 629 Miliar

KOTA BANDUNG – Alasan masih dalam pengecekan kualitas pekerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melunasi pembayaran tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar.

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan bahwa pembayaran tunda bayar ditarget tuntas di awal Februari 2026.

“Ini sedang berproses. Kenapa tidak bisa pok terolong langsung awal Januari, yang pertama kami kan harus review dulu (pengecekan kualitas pekerjaan),” ujar Herman saat ditemui di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, dilansir daru Kompas.com, Jumat (30/1/2026).

Berita Lainnya  FC Seoul Vs Persib 0-1, Gol Tunggal Julio Cesar Bawa Maung Bandung Curi Tiga Poin

Herman menjelaskan, tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar tersebut tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Dan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, Pak Gubernur mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tunda bayar, yang nilainya Rp 629 miliar, harus akuntabel. Tidak boleh ada yang kurang volume, tidak boleh ada yang pekerjaannya tidak sesuai dengan spek,” kata Herman.

Ia menegaskan, pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan dinyatakan sesuai. Pemprov menargetkan proses tunda bayar rampung paling lambat awal Februari 2026.

Berita Lainnya  Bawa 243 Orang, Kapal Feri Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Perairan Laut Jawa

“Jadi, yang dibayar adalah yang pekerjaannya akuntabel begitu. Jadi, perlu waktulah, tapi target kami, akhir bulan ini tuntas paling telat awal Februari,” ucap Herman.

Menurut Herman, kehati-hatian diperlukan karena anggaran yang digunakan berasal dari uang negara, termasuk pajak masyarakat.

“Jadi, tidak boleh pakai lama, tetapi kan tidak bisa gegabah karena ini menyangkut uang negara. Jadi, cermat cepat, tapi harus cermat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 sebesar Rp 500.000. Herman menyebutkan, silpa APBD 2025 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Berita Lainnya  KPK Diminta Bongkar Dugaan Gratifikasi Pencaplokan Lahan Hutan Jadi Kawasan Industri di Karawang

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat masih mencatat adanya belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan dengan nilai mencapai Rp 629 miliar.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tak Tercatat di SIMAK BMN, KPK Telusuri Sumber Dana 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keberadaan bangunan di sekitar area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Jawa Barat, yang tidak tercatat di dalam Sistem Informasi Manajemen...

Selama Ada Prabowo, Dedi Mulyadi Tidak Mungkin Maju di Pilpres 2029

Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mulai ikut diperbincangkan dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, pengamat politik Adi Prayitno menilai wacana...

Ombudsman RI : Asal Bayar Rp250 Juta, Warga Binaan Bisa Gunakan HP di Rutan

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp250 juta bagi warga binaan yang ingin menggunakan handphone di Rutan Kelas...

Dewan Pakar KAHMI Desak Mendiktisaintek Copot Rektor UNSIKA

KARAWANG - Dewan Pakar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Karawang, Lukman N. Iraz, mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi...

Oknum Polisi Bengkulu yang Julurkan Lidah ke Pendemo Dijatuhi Sanksi Disiplin

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu resmi menjatuhkan sanksi disiplin kepada oknum polisi yang tertangkap kamera melakukan tindakan tidak pantas dengan menjulurkan lidah ke arah massa...

Hukum

Tak Tercatat di SIMAK BMN, KPK Telusuri Sumber Dana 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keberadaan bangunan di sekitar area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Jawa Barat, yang tidak tercatat di dalam Sistem Informasi Manajemen...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan