Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Alasan Masih Cek Kualitas Pekerjaan, Pemprov Jabar Belum Lunasi Tunda Bayar Proyek Rp 629 Miliar

KOTA BANDUNG – Alasan masih dalam pengecekan kualitas pekerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melunasi pembayaran tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar.

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan bahwa pembayaran tunda bayar ditarget tuntas di awal Februari 2026.

“Ini sedang berproses. Kenapa tidak bisa pok terolong langsung awal Januari, yang pertama kami kan harus review dulu (pengecekan kualitas pekerjaan),” ujar Herman saat ditemui di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, dilansir daru Kompas.com, Jumat (30/1/2026).

Berita Lainnya  Kontroversi Map Bertuliskan Bupati Karawang, Gus Ucim : 'Gak Bisa Serta Merta Dikaitkan, Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah'

Herman menjelaskan, tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar tersebut tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Dan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, Pak Gubernur mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tunda bayar, yang nilainya Rp 629 miliar, harus akuntabel. Tidak boleh ada yang kurang volume, tidak boleh ada yang pekerjaannya tidak sesuai dengan spek,” kata Herman.

Ia menegaskan, pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan dinyatakan sesuai. Pemprov menargetkan proses tunda bayar rampung paling lambat awal Februari 2026.

Berita Lainnya  Misteri Kematian Pejabat Purwakarta, Bunuh Diri atau Dibunuh?

“Jadi, yang dibayar adalah yang pekerjaannya akuntabel begitu. Jadi, perlu waktulah, tapi target kami, akhir bulan ini tuntas paling telat awal Februari,” ucap Herman.

Menurut Herman, kehati-hatian diperlukan karena anggaran yang digunakan berasal dari uang negara, termasuk pajak masyarakat.

“Jadi, tidak boleh pakai lama, tetapi kan tidak bisa gegabah karena ini menyangkut uang negara. Jadi, cermat cepat, tapi harus cermat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 sebesar Rp 500.000. Herman menyebutkan, silpa APBD 2025 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Turun Tangan Benahi Pasar Baru Cikarang Melalui Program CSR

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat masih mencatat adanya belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan dengan nilai mencapai Rp 629 miliar.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Desak Usut Mafia Pembiayaan Kredit Perumahan, Arya Mandalika Demo Sendirian di Bank BTN Karawang

KARAWANG - Dugaan praktik bermasalah dalam pembiayaan kredit perumahan kembali mencuat di Kabupaten Karawang. Presiden Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH.,...

Kejari Jaksel Batal Tahan Roy Suryo dan Tifauziah

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa dalam kasus...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan