KARAWANG – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melakukan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang – Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).
Bertempat di Aula Husni Hamid Kompleks Pemda Karawang, kunker Mensos dan Mendes ini dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar-pilar sosial, hingga relawan se-Kabupaten Karawang.
Agenda kunker kedua menteri ini disambut langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh bersama jajaran Forkopimda. Turut hadir juga Anggota DPR RI Komisi VIll, Hj. Wardatul Asriah dan Anggota DPR RI Komisi XIIl, Rieke Diah Pitaloka.
Mensos Gus Ipul menyampaikan, bahwa kehadirannya bersama Mendes Yandri di Karawang adalah untuk bertemu dengan berbagai pihak terkait, termasuk pendamping desa, pilar-pilar sosial, kepala desa, operator data desa, tokoh masyarakat, dan relawan. Ia berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan
Pembenahan data tunggal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan seluruh program pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk berpedoman pada satu data, yaitu DTSEN.
Gus Ipul menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan program-program pemerintah. Ia juga mengapresiasi dukungan anggaran yang diberikan Mendes Yandri kepada operator data di tingkat desa.
“Dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial maupun, program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, maka itulah kita perlu kerja bersama, kita perlu gandeng tangan dengan para pemangku kepentingan salah satunya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta daerah, sore ini kmdu Kabupaten Karawang, kita lakukan sosialisasi DTSEN,” tutur Gus Ipul, dilansir dari asatunews.co.id.
Gus Ipul meyakini bahwa data yang akurat akan menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada lagi yang tersisih. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kemensos dan Kemendes diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain.
Yandri Susanto menambahkan, bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menutup celah manipulasi data di tingkat bawah. Ia mengerahkan seluruh instrumen desa, mulai dari RT, RW, hingga pendamping desa, untuk mengawal DTSEN.
“Sehingga semua kekuatan, Kemensos dan Kemendes kami kerahkan dalam penyusunan DTSEN. Kami punya pendamping desa, punya kepala desa RT dan RW dan punya ada lembaga musawarah desa, di mana atas instruksi Bapak Presiden, Kemendes itu diminta untuk pemuktahiran data di tingkat desa,” ujar Yandri.
Yandri menjelaskan bahwa verifikasi data akan dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menghindari praktik “titip nama”.
Tantangan terbesar dalam penyusunan DTSEN adalah dinamika kependudukan, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status ekonomi warga. Oleh karena itu, kolaborasi antar kementerian dan lembaga di tingkat desa sangat diperlukan.
“Jumlah desa ada 75.266 desa, tadi kata Pak Mensos Data ini sangat dinamis ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang jatuh miskin, ada yang menjadi kaya, data ini mesti dijawab dengan kolaborasi Kementerian Lembaga yang ada di tingkat desa, supaya nanti kalau datanya benar maka data ini bisa dipakai dengan tepat, untuk menyalurkan bantuan sosial, pembangunan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Diungkapkaannya, bahwa sekitar 45 persen bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025 diprediksi tidak tepat sasaran. Hal ini mendorong Kementerian Sosial untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Tadi sempat saya menyampaikan kalau ada 45 persen bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, nah DTSEN ini merupakan perbaikannya termasuk sosialisasi kepada pemerintah desa untuk penerimaan, agar kita bisa melakukan langkah-langkah untuk melihat kondisi objektifnya. Itu kan perkiraan, maka kita ingin turun ke lapangan melalui DTSEN,” ungkap Gus Ipul.
Dari hasil verifikasi lapangan terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ditemukan sekitar 2 juta penerima sudah tidak layak menerima bantuan. Sehingga ditargetkan penyaluran bantuan yang lebih presisi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tiap desa.
Sementara, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menyampaikan ucapan terima kasih atas kunker Mensos dan Mendes ke Karawang.
Disampaikan Bupati Aep, dengan data yang valid dan terintegrasi ini akan menjadi kunci
penangaan berbagai macam persoalan utama di bidang pengentasan kemiskinan dan pemberian Bantuan Sosial (Bansos).
“Dengan data yang baik, berbagai program bantuan untuk masyarakat dapat akurat dan tepat sasaran. Sehingga mereka yang benar-benar berhak dan perlu bantuan-lah yang merasakan manfaat Bantuan Sosial ini,” tandasnya.***
