Senin, Mei 25, 2026
spot_img

Bupati Aep Lantik Ratusan Kepsek, Tegaskan Program Beasiswa ‘Karawang Cerdas’ Berlanjut

KARAWANG – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh SE melantik dan mengukuhkan Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat di Lapangan SMPN 2 Telukjambe Timur, Kamis (2/4/2026).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 800.1.3.3/kep.524-bkpsdm/2026 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 800.1.2.5/kep.377-bkpsdm/2026, tercatat sebanyak 364 ASN yang dilantik dan dikukuhkan.

Diantaranya Kepala SD sebanyak 323 orang, Kepala SMP 30 orang dan pejabat fungsional 11 orang. Bupati Aep menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Berita Lainnya  Orangtua Enggan Lepas Anaknya di Asrama, Sekolah Rakyat Jenjang SD di Bekasi Minim Peminat

Dalam sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang. Ia menggambarkan sektor pendidikan sebagai sebuah “kapal besar” yang mengangkut aset paling berharga bangsa.

“Terima kasih kepada keluarga besar Disdikbud karena yang kita bawa ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa depan. Saya berharap amanah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak generasi muda Karawang,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti program prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Karawang, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sekolah-sekolah.

Berita Lainnya  Guru Swasta Teriak Tagih Janji KDM, Askun : 'Bayar-lah, Kasian Mereka'

Ia menegaskan agar pihak sekolah maupun mitra MBG untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Saya tegaskan kepada seluruh pihak untuk bekerja sesuai standar. Laporkan segera apabila ditemukan adanya penyelewengan terkait program MBG ini,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga memastikan bahwa program unggulan Karawang Cerdas akan terus berlanjut, bahkan ditambah kapasitasnya guna memastikan target wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak di Karawang tercapai.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga terdapat pelantikan PNS dan CPNS sebanyak 4 orang yang merupakan lulusan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.***

Berita Lainnya  Zarisnov Arafat Resmi Pimpin Prodi Hukum UBP Karawang

Sumber : Prokompim Karawang

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

JAKARTA - Polisi mengungkap sosok menyerupai pocong yang sempat meresahkan warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sosok pocong tersebut ternyata seorang pengamen yang...

KPK Pastikan akan Proses Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Kota Bekasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah,...

Dari Rebutan Anggaran hingga Merasa Paling Penting, AHY Sentil Kerja Kementerian Era Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut masih ada...

Guru Swasta Teriak Tagih Janji KDM, Askun : ‘Bayar-lah, Kasian Mereka’

KARAWANG - Sebagian guru sekolah swasta tingkat SMK, SMA atau sederajatnya di Kabupaten Karawang dikabarkan tengah mengeluh. Mereka berteriak menagih janji Gubernur Jawa Barat,...

Persib Hanya Butuh Hasil Imbang untuk Jemput Hattrick Juara

JAKARTA - Persib Bandung di ambang juara Super League hari ini. Berikut syarat Persib bisa juara Super League hari ini. Persib saat ini memimpin klasemen...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan