Pada akhirnya, Pemkab Karawang juga akan menerapkan program pendidikan berkarakter berbasis militer untuk membina siswa bermasalah yang sering terlibat tawuran, bolos sekolah ataupun bentuk kenakalan siswa lainnya.
Namun demikian, Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Dr. Anwar Hidayat, SH.MH mengingatkan pemkab mengenai pentingnya sosialisasi secara komprehensif mengenai pendidikan militer ini.
Sehingga jangan sampai persepsi pendidikan militer menjadi sebuah hal yang ‘mengerikan’ bagi siswa. Karena pendidikan militer bertujuan untuk memperbaiki karakter dan mental siswa, bukan untuk menakut-nakuti siswa.
“Ya, sebelum gaspol penting juga sosialisasi menyeluruh ke setiap sekolah. Inilah yang tempo hari disampaikan sekretaris Komisi IV mengenai pentingnya komunikasi lintas sektoral mengenai pendidikan militer ini,” tutur Dede Anwar (sapaan akrab), Kamis (8/5/2025).
Menurut Dede Anwar, kesalahpahaman mengenai pendidikan militer ini telah menimbulkan konflik antar lembaga. Sampai dengan Komnas HAM dan KPAI menilai jika program pendidikan yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini dinilai melanggar hak asasi anak.
“Oleh karenanya kami di Komisi IV mengingatkan pemkab khususnya Dinas Pendidikan agar melakukan sosialisasi dulu ke setiap sekolah, sebelum pendidikan militer ini direalisasikan,”
“Tujuannya, ya agar tidak menimbulkan konflik antar OPD terkait yang terlibat didalam programnya. Lebih dari itu, persepsi masyarakat khususnya para orang tua siswa juga tidak salah kaprah mengenai pendidikan militer ini,” tandasnya.***
