Minggu, Agustus 3, 2025
spot_img

KDM Sebut Masalah Dugaan Ujaran Kebencian PT. FCC Indonesia dengan Warga Karawang Sudah Selesai

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut persoalan antara PT. FCC Indonesia dan masyarakat sekitar terkait isu penghinaan dan ujaran kebencian sudah selesai.

Hal itu ia sampaikan melalui video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Minggu (3/8/2025).

“Saya hanya menyampaikan pagi hari ini, bahwa masalah yang ditangani oleh PT FCC dengan lingkungan menurut saya sudah selesai,” kata Dedi dalam video tersebut.

Pernyataan ini merespons dinamika yang sempat memanas di Karawang, di mana PT FCC diduga menyakiti perasaan masyarakat lewat pernyataan atau tindakan tertentu.

Namun menurut Dedi, dua langkah sudah diambil: permintaan maaf dari pihak perusahaan dan pelaporan resmi ke penegak hukum.

Berita Lainnya  Sejumlah Saksi Mulai Diperiksa, LBH Bumi Proklamasi Minta Polisi Tegak Lurus dan Transparan

“Kalau memang ada ucapan yang dianggap sangat menyudutkan atau menghina atau diduga menggores rasa masyarakat Karawang, prosesnya sudah dua dilakukan. Yang pertama sudah minta maaf, yang kedua sudah dilaporkan. Kita tunggu saja hasil pelaporannya,” ujarnya.

Dedi meminta semua pihak untuk berhenti melakukan tindakan intimidatif yang bisa mengganggu iklim industri dan ketenangan proses produksi di Karawang maupun wilayah industri lainnya di Jawa Barat.

“Kita butuh investasi, kita butuh ekonomi bergerak, kita butuh lapangan kerja terus bertambah,” tegas Dedi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dunia industri agar masyarakat Jawa Barat tetap mendapat peluang kerja yang layak.

Berita Lainnya  KPK Yakin Moge Ridwan Kamil Ada Kaitan dengan Kasus Korupsi Bank BJB

“Saya, Gubernur Jawa Barat, akan senantiasa berkomitmen menjaga kelangsungan dunia industri dan mendorong masyarakat Jawa Barat untuk bisa bekerja di kawasan industri,” lanjutnya.

Dedi juga mengingatkan agar penyelesaian berbagai persoalan, baik hukum maupun ketenagakerjaan, harus dilakukan lewat jalur resmi, bukan dengan tekanan sosial atau aksi-aksi di luar hukum.

“Kalau ada persoalan hukum, kita serahkan pada penegak hukum. Kalau ada persoalan ketenagakerjaan, kita selesaikan melalui jalur ketenagakerjaan. Tidak boleh menggunakan jalur-jalur lain,” katanya.

Sebagai penutup, Dedi juga menyampaikan pesan agar masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan, termasuk wilayah pesisir seperti Palabuhan Ratu.

Berita Lainnya  Akal-akalan Hukum Amnesti-Abolisi Hasto dan Tom Lembong

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan hidup kita agar tetap asli dan indah. Dan semoga Palabuhan Ratu ke depan pantainya tertata, tidak kumuh, tidak berantakan, tidak penuh dengan sampah,” ujar Dedi.

Pernyataan Gubernur ini diharapkan dapat menjadi penyejuk di tengah ketegangan yang sempat muncul, sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemprov Jabar dalam menjaga keseimbangan antara investasi, ketenagakerjaan, dan pelestarian lingkungan.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

PPATK Blokir Rekening Pasif, Mahfud MD : ‘Jahat itu, Terlalu Jahat’

YOGYAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kritik keras dari berbagai lapisan masyarakat pasca-melakukan pemblokiran massal terhadap rekening-rekening pasif (dormant) milik...

Hati-hati! Polda Jabar akan Tindak Pengibaran ‘Bendera One Piece’

BANDUNG - Polda Jawa Barat menyatakan tengah mendata pengibaran bendera Jolly Roger khas kelompok bajak laut protagonis dalam manga One Piece yang mulai bermunculan...

Langkah Bupati Sudah Tepat, PERADI Minta Kejari Segera Kembalikan Deviden Petrogas Rp 101 Miliar yang Disita

KARAWANG - Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH.MH menilai jika langkah Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh di dalam melakukan restrukturisasi kepengurusan PD...

Dikritik Bu Cinta, KDM Langsung Angkat Bicara

BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) soal rombel 50 siswa per kelas ternyata juga dikritik Anggota Komisi VIII DPR, Atalia...

Sekda Minta Perguruan Tinggi Terlibat Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG - Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat didorong untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan di Jabar, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI