Minggu, Juli 26, 2026
spot_img

KDM Sebut Masalah Dugaan Ujaran Kebencian PT. FCC Indonesia dengan Warga Karawang Sudah Selesai

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut persoalan antara PT. FCC Indonesia dan masyarakat sekitar terkait isu penghinaan dan ujaran kebencian sudah selesai.

Hal itu ia sampaikan melalui video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Minggu (3/8/2025).

“Saya hanya menyampaikan pagi hari ini, bahwa masalah yang ditangani oleh PT FCC dengan lingkungan menurut saya sudah selesai,” kata Dedi dalam video tersebut.

Pernyataan ini merespons dinamika yang sempat memanas di Karawang, di mana PT FCC diduga menyakiti perasaan masyarakat lewat pernyataan atau tindakan tertentu.

Namun menurut Dedi, dua langkah sudah diambil: permintaan maaf dari pihak perusahaan dan pelaporan resmi ke penegak hukum.

Berita Lainnya  Soal Rumah Febrie di Sentul, Hotman Paris : "Sudah Dihibahkan ke Cucu dari Mertuanya"

“Kalau memang ada ucapan yang dianggap sangat menyudutkan atau menghina atau diduga menggores rasa masyarakat Karawang, prosesnya sudah dua dilakukan. Yang pertama sudah minta maaf, yang kedua sudah dilaporkan. Kita tunggu saja hasil pelaporannya,” ujarnya.

Dedi meminta semua pihak untuk berhenti melakukan tindakan intimidatif yang bisa mengganggu iklim industri dan ketenangan proses produksi di Karawang maupun wilayah industri lainnya di Jawa Barat.

“Kita butuh investasi, kita butuh ekonomi bergerak, kita butuh lapangan kerja terus bertambah,” tegas Dedi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dunia industri agar masyarakat Jawa Barat tetap mendapat peluang kerja yang layak.

Berita Lainnya  Perkuat Ekosistem Keamanan, Kapolda Jabar Luncurkan Gerakan 'Jaga Rawat Jawa Barat'

“Saya, Gubernur Jawa Barat, akan senantiasa berkomitmen menjaga kelangsungan dunia industri dan mendorong masyarakat Jawa Barat untuk bisa bekerja di kawasan industri,” lanjutnya.

Dedi juga mengingatkan agar penyelesaian berbagai persoalan, baik hukum maupun ketenagakerjaan, harus dilakukan lewat jalur resmi, bukan dengan tekanan sosial atau aksi-aksi di luar hukum.

“Kalau ada persoalan hukum, kita serahkan pada penegak hukum. Kalau ada persoalan ketenagakerjaan, kita selesaikan melalui jalur ketenagakerjaan. Tidak boleh menggunakan jalur-jalur lain,” katanya.

Sebagai penutup, Dedi juga menyampaikan pesan agar masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan, termasuk wilayah pesisir seperti Palabuhan Ratu.

Berita Lainnya  Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Korupsi Pakan Rp 10,2 Miliar, Satwa Sampai Kurus dan Sekarat

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan hidup kita agar tetap asli dan indah. Dan semoga Palabuhan Ratu ke depan pantainya tertata, tidak kumuh, tidak berantakan, tidak penuh dengan sampah,” ujar Dedi.

Pernyataan Gubernur ini diharapkan dapat menjadi penyejuk di tengah ketegangan yang sempat muncul, sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemprov Jabar dalam menjaga keseimbangan antara investasi, ketenagakerjaan, dan pelestarian lingkungan.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kebakaran Hebat Hanguskan 70 Rumah Adat di Sukabumi

SUKABUMI - Kebakaran meratakan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi. Total 70 rumah di lokasi ludes terbakar. Laporan kebakaran itu terjadi...

Febri Diansyah Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bertindak sebagai Kuasa Hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian...

Blunder Pernyataan Sudaryono: “Makan Bergizi Adalah Tender Politiknya Presiden Prabowo”

JAKARTA - Baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),  Sudaryono sudah mengeluarkan pernyataan yang dinilai 'blunder', karena menyebut program Makan Bergizi Gratis...

Yusril Minta Dedi Mulyadi Hentikan Sayembara Buru Begal: “Beresiko Warga Main Hakim Sendiri”

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku tidak setuju dengan keputusan Gubernur...

Resmi Ditahan, Febrie: “Saya Merasa ini Kriminalisasi”

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan maraton oleh Tim 9 Kejaksaan Agung,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan