Selasa, Juli 14, 2026
spot_img

KDM Sebut Masalah Dugaan Ujaran Kebencian PT. FCC Indonesia dengan Warga Karawang Sudah Selesai

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut persoalan antara PT. FCC Indonesia dan masyarakat sekitar terkait isu penghinaan dan ujaran kebencian sudah selesai.

Hal itu ia sampaikan melalui video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Minggu (3/8/2025).

“Saya hanya menyampaikan pagi hari ini, bahwa masalah yang ditangani oleh PT FCC dengan lingkungan menurut saya sudah selesai,” kata Dedi dalam video tersebut.

Pernyataan ini merespons dinamika yang sempat memanas di Karawang, di mana PT FCC diduga menyakiti perasaan masyarakat lewat pernyataan atau tindakan tertentu.

Namun menurut Dedi, dua langkah sudah diambil: permintaan maaf dari pihak perusahaan dan pelaporan resmi ke penegak hukum.

Berita Lainnya  Komnas Perempuan: Kasus YTR, Penyekapan Perempuan di Bandung Belum Bisa Disebut Penyiksaan Standar PBB

“Kalau memang ada ucapan yang dianggap sangat menyudutkan atau menghina atau diduga menggores rasa masyarakat Karawang, prosesnya sudah dua dilakukan. Yang pertama sudah minta maaf, yang kedua sudah dilaporkan. Kita tunggu saja hasil pelaporannya,” ujarnya.

Dedi meminta semua pihak untuk berhenti melakukan tindakan intimidatif yang bisa mengganggu iklim industri dan ketenangan proses produksi di Karawang maupun wilayah industri lainnya di Jawa Barat.

“Kita butuh investasi, kita butuh ekonomi bergerak, kita butuh lapangan kerja terus bertambah,” tegas Dedi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dunia industri agar masyarakat Jawa Barat tetap mendapat peluang kerja yang layak.

Berita Lainnya  Buntut Lagu 'Lalaki Langit Lalanang Bejat', Bupati Purwakarta Disomasi

“Saya, Gubernur Jawa Barat, akan senantiasa berkomitmen menjaga kelangsungan dunia industri dan mendorong masyarakat Jawa Barat untuk bisa bekerja di kawasan industri,” lanjutnya.

Dedi juga mengingatkan agar penyelesaian berbagai persoalan, baik hukum maupun ketenagakerjaan, harus dilakukan lewat jalur resmi, bukan dengan tekanan sosial atau aksi-aksi di luar hukum.

“Kalau ada persoalan hukum, kita serahkan pada penegak hukum. Kalau ada persoalan ketenagakerjaan, kita selesaikan melalui jalur ketenagakerjaan. Tidak boleh menggunakan jalur-jalur lain,” katanya.

Sebagai penutup, Dedi juga menyampaikan pesan agar masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan, termasuk wilayah pesisir seperti Palabuhan Ratu.

Berita Lainnya  Dugaan Penculikan oleh Oknum Aparat, Kuasa Hukum Karang Taruna Minta Perlindungan LPSK dan Komnas HAM

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan hidup kita agar tetap asli dan indah. Dan semoga Palabuhan Ratu ke depan pantainya tertata, tidak kumuh, tidak berantakan, tidak penuh dengan sampah,” ujar Dedi.

Pernyataan Gubernur ini diharapkan dapat menjadi penyejuk di tengah ketegangan yang sempat muncul, sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemprov Jabar dalam menjaga keseimbangan antara investasi, ketenagakerjaan, dan pelestarian lingkungan.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sakit Hati karena Sering Di-bully, Siswa ini Ledakan Bom Rakitan di Lingkungan Sekolah

PADANG - Diduga menyimpan dendam karena sering mendapatkan perundungan atau bullying dari temannya, R (17) siswa MAN 3 Padang - Sumatera Barat, meledakan bom...

KPK Dalami Aliran Dana Rp100 juta ke Gus Miftah dalam Kasus Korupsi Proyek JGSS

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah yang diduga menerima Rp 100 juta dari proyek pembangunan jalur...

Polisi Tangkap Pelaku Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah – Jaksel

JAKARTA - Polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pria berinisial MY...

2 Saksi Ahli Nilai Penangkapan Ade Kunang Tidak Penuhi Karakteristik OTT

BANDUNG - Dua saksi ahli dihadirkan tim penasihat hukum Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, di persidangan...

Diduga Terlibat Kasus Asusila, Maskar Desak Bupati Karawang Copot Kadishub Muhana

KARAWANG - Beberapa orang yang mengatasnamakan gerakan Masyarakat Karawang (Maskar), melakukan aksi demonstrasi dan orasi di depan kantor Bupati Karawang, Senin (13/7/2026). Beberapa orang ini...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan