KOTA BEKASI – Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (1/4/2026).
Massa aksi menduga adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Dinas Pendidikan pada proyek pengadaan meubelair tahun anggaran 2025 yang disebut memiliki pagu anggaran fantastis senilai Rp33 milyar.
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan tersebut. Diantaranya dugaan cacat administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi barang, hingga indikasi monopoli oleh pihak ketiga yang diduga melibatkan oknum di lingkungan pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Hari, menyatakan bahwa demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus tersebut.
“Alasan kami aksi hari ini sangat jelas. Ada dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar dalam tubuh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dugaan ini kami nilai dilakukan secara terstruktur dan masif, melibatkan berbagai pihak mulai dari internal pemerintah hingga pihak ketiga,” ujar Hari.
Ia juga menyayangkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi di institusi yang seharusnya berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan Dinas Pendidikan yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan untuk mencerdaskan anak-anak di Kota Bekasi justru dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambah Hari.
Massa aksi mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Hingga aksi berlangsung, situasi di lokasi terpantau kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian.***
Sumber : inijabar.com