KARAWANG – Langkah adaptif dilakukan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, untuk memberikan contoh kepada para ASN dalam rangka pengematan Bahan Bakar Minyak (BBM), sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selasa (30/3/2026), Sekda Asep Aang terpantau masuk kantor menggunakan sepeda motor. Sementara Bupati Aep mmenggunakan mobil listrik pribadi.
“Karena kami rumahnya dekat juga, 9 kiloan lah, kurang dari 10 kilo ya, 9,3 kilo kalau lihat Google Maps, bisa menggunakan motor. Biasanya jika mengendarai mobil menghabiskan bensin sekitar 5 liter, adapun dengan motor habis sekitar 1 liter,” kata Asep Aang, dilansir dari Kompas.
Ia berharap para ASN lainnya dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan penghematan energi ini, demi efisiensi anggaran daerah.
Apresiasi LBH Cakra Indonesia
Atas langkah adaptif ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Indonesia menyampaikan apresiasi atas keteladanan Bupati dan Sekda Karawang yang menunjukkan sikap sederhana dan inspiratif tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap upaya penghematan energi di tengah krisis energi global, sekaligus menjadi contoh positif yang patut diikuti oleh seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
LBH Cakra Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten Karawang yang diinisiasi oleh Bupati Karawang dalam mengelola keuangan daerah secara cermat dan hati-hati. Kebijakan ini dinilai tepat di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan, baik akibat efisiensi anggaran APBN, maupun dampak eskalasi konflik global di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pengelolaan anggaran daerah yang tepat guna dan penuh kehati-hatian menjadi sangat krusial. LBH Cakra Indonesia menilai bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh kebutuhan belanja daerah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan prioritas.
Sejalan dengan itu, pengetatan terhadap kegiatan yang tidak bersifat prioritas dinilai perlu dilakukan secara selektif dan terukur. Bahkan, jika diperlukan, kegiatan-kegiatan tersebut sebaiknya dipangkas demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Lebih jauh, dalam proyeksi pembangunan ke depan, LBH Cakra Indonesia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan berbasis proyek fisik semata. Pembangunan karakter sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama, khususnya dalam menumbuhkan semangat patriotisme di kalangan aparatur pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas, terutama generasi muda.
Hal ini penting sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Di sisi lain, pembangunan logistik pangan juga harus menjadi prioritas utama guna mengantisipasi dampak dari eskalasi global yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang stabil menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan daerah di tengah situasi krisis.
LBH Cakra Indonesia menekankan pentingnya peningkatan antisipasi dan kontrol terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Upaya ini dapat diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat, salah satunya dengan menghidupkan kembali sistem ronda secara menyeluruh di setiap desa, sehingga rasa aman dan perlindungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LBH Cakra Indonesia optimistis bahwa Kabupaten Karawang mampu menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh dan adaptif,” tutur Inggar Permana, Perwakilan LBH Cakra Indonesia, melalui rilisnya kepada Opiniplus.com***