KARAWANG – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Paguyuban Pemuda Tani Karawang (PPTK) dan Serikat Tani Karawang (SETAKAR) melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Bupati Karawang, Kamis (24/9/2026).
Bertepatan dengan Hari Tani Nasional ini, pendemo menyampaikan dua tuntutan. Pertama, menuntut Pemkab Karawang agar segera menyelesaikan persoalan kekeringan ribuan lahan pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan seperti di Cibuaya, Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya hingga Pedes.
Kedua, pendemo menuntut agar ATR/BPN Karawang tidak memperpanjang (Sertifikat Hak Guna Bangunan) lahan kawasan hutan yang disinyalir tumpang tindih dengan lahan industri di Karawang International Industrial City (KIIC).
Terlebih, pada pendemo mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa pihak ATR/BPN Karawang sudah mengakui telah terjadi indikasi tumpang tindih ratusan lahan kawasan hutan yang digarap petani yang hari ini telah berubah menjadi pabrik atau kawasan industri.
“Kita menunggu pernyataan resmi BPN. Karena kemarin beliau sudah berjanji akan menunggu pernyataan resminya, terkait tumpang tindih lahan kawasan hutan dengan industri,” tutur Ketua SETAKAR, Deden Sofian, dalam orasinya.
Deden menyampaikan, para petani menuntut agar kantor ATR/BPN Karawang segera mencabut HGB pabrik atau kawasan industri yang disinyalir menggunakan lahan kawasan hutan. Sehingga para petani penggarap bisa kembali mendapatkan haknya yang telah dirampas oleh korporasi.
“Kami juga menuntut kepada pemerintah, agar bangunan-bangunan pabrik itu segera dibongkar, agar lahannya kembali kepada para petani,” tegasnya.
Terpantau, sekitar pukul 10.15 WIB, perwakilan dari kantor ATR/BPN Karawang, Praba, akhirnya menemui massa pendemo.
Melalui kesempatan tersebut, Praba mengamini telah terjadi indikasi tumpang tindih lahan kawasan hutan dengan industri di KIIC.
Atas persoalan tersebut, kantor ATR/BPN Karawang berjanji tidak akan memproses segala bentuk kepengurusan pertanahan di lokasi tersebut. Termasuk tidak akan memperpanjang SHBG yang masanya akan habis.***