Selasa, November 3, 2026
Google search engine

Apindo Kota Bekasi Tolak Kebijakan WFH

KOTA BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menolak rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta mengikat perusahaan swasta. Menurutnya, biaya transportasi karyawan sudah diperhitungkan dalam anggaran perusahaan.

“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting kita, jadi tidak perlu direspons serius,” ungkapnya, dilansir dari Radar Bekasi.

Berita Lainnya  Hashim Sebut Seharusnya Tukang Cukur hingga Warteg Dikenai Pajak untuk Biayai MBG dan Kopdes

Di sisi lain, perubahan perilaku kerja dinilai menjadi tantangan dalam implementasi WFH satu hari per pekan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini tidak mudah diterapkan secara efektif.

Ia mencontohkan, alih-alih bekerja dari rumah, ASN maupun pekerja swasta berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk work from everywhere (WFE), misalnya ke tempat wisata saat long weekend. Kondisi ini justru berisiko membuat konsumsi BBM tidak berkurang signifikan.

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati Long Weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ungkapnya.

Berita Lainnya  KADIN Karawang Bangun Kolaborasi dengan Bulog, Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah

Fahmi membandingkannya dengan situasi Pandemi Covid-19, dimana WFH cukup berhasil menghemat BBM lantaran ada faktor paksaan, agar tak tertular Covid-19. Tanpa faktor adanya paksaan, WFH satu hari dalam sepekan seperti yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini sulit diterapkan secara konsekuen.

Kebijakan WFH disebut juga berpotensi menurunkan pendapatan di sektor transportasi termasuk Ojol, serta UMKM yang selama ini menyiapkan makan siang bagi ASN dan pegawai swasta. Mewajibkan WFH satu hari dalam sepekan juga dinilai akan menurunkan produktivitas kerja di sektor manufaktur.

Berita Lainnya  Gebrakan Ekraf Karawang di Rakornas ICCN 2026, Produk Karrasi19 Tembus Pasar Nigeria

Untuk itu pemerintah mesti mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan kebijakan WFH tersebut.

“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tambahnya. (sur)

Sumber : radarbekasi.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Hashim Sebut Seharusnya Tukang Cukur hingga Warteg Dikenai Pajak untuk Biayai MBG dan Kopdes

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo (adik Presiden Prabowo Subianto), memberikan pernyataan terkait potensi ekonomi informal dalam...

Heboh Jasad Bayi Berubah Jadi Bantal Guling Saat akan Dimakamkan

BONTANG - Kasus menghebohkan terjadi di Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Yaitu dimana jasad seorang bayi berubah menjadi bantal guling saat...

Polda Metro Jaya Sampaikan Permohonan Maaf, Sebut akan Selidiki ‘Mahasiswa Gadungan’

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf soal polemik 'Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026' yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polda Metro...

PNS di Bandung Meninggal Dunia, Setelah Pergoki Pencurian Ayam Bangkok

BANDUNG - Seorang warga berinisial DYZ (64 tahun) yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, setelah memergoki pencurian ayam bangkok di kediamannya...

Warga Lagi Asik Ngopi Tiba-tiba Ditampar, Kapolres Kapuas Hulu Sampaikan Permohonan Maaf

KAPUAS HULU - Setelah videonya viral di media sosial, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wisnu Perdana Putra, menyampaikan permohonan maaf setelah menampar seorang warga bernama...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan