Kamis, Agustus 6, 2026
spot_img

Apindo Kota Bekasi Tolak Kebijakan WFH

KOTA BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menolak rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta mengikat perusahaan swasta. Menurutnya, biaya transportasi karyawan sudah diperhitungkan dalam anggaran perusahaan.

“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting kita, jadi tidak perlu direspons serius,” ungkapnya, dilansir dari Radar Bekasi.

Berita Lainnya  KADIN Karawang 'Gaspol' Jadi Jembatan Kolaborasi Dunia Usaha dengan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Di sisi lain, perubahan perilaku kerja dinilai menjadi tantangan dalam implementasi WFH satu hari per pekan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini tidak mudah diterapkan secara efektif.

Ia mencontohkan, alih-alih bekerja dari rumah, ASN maupun pekerja swasta berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk work from everywhere (WFE), misalnya ke tempat wisata saat long weekend. Kondisi ini justru berisiko membuat konsumsi BBM tidak berkurang signifikan.

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati Long Weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ungkapnya.

Berita Lainnya  GOKAR Karawang Hadirkan Promo 'MerdekaMurah' Diskon 50%

Fahmi membandingkannya dengan situasi Pandemi Covid-19, dimana WFH cukup berhasil menghemat BBM lantaran ada faktor paksaan, agar tak tertular Covid-19. Tanpa faktor adanya paksaan, WFH satu hari dalam sepekan seperti yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini sulit diterapkan secara konsekuen.

Kebijakan WFH disebut juga berpotensi menurunkan pendapatan di sektor transportasi termasuk Ojol, serta UMKM yang selama ini menyiapkan makan siang bagi ASN dan pegawai swasta. Mewajibkan WFH satu hari dalam sepekan juga dinilai akan menurunkan produktivitas kerja di sektor manufaktur.

Berita Lainnya  Nobar Piala Dunia di Karawang Bantu Omset UMKM hingga Rp1,2 Miliar

Untuk itu pemerintah mesti mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan kebijakan WFH tersebut.

“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tambahnya. (sur)

Sumber : radarbekasi.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Diduga Terlibat Kasus Perselingkuhan, 2 Guru SMKN 1 Mempawah Diteriaki Siswanya Saat Diamankan Polisi

MEMPAWAH - Tak kurang dari 700 siswa-siswi SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya,...

Mantan Istri Polisi di Medan Diduga Bunuh Diri Tembakan Senpi ke Kepala, Motif Masih Didalami

MEDAN - W (30) ditemukan tewas dalam kamar mandi rumah mantan suaminya, Brigadir I, di Kota Medan pada Minggu (2/8/2026). Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak...

Sidang Perdana Dugaan Penganiayaan oleh Anggota DPRD Bekasi, JPU Bacakan Surat Dakwaan

BEKASI - Sidang perdana perkara dugaan penganiayaan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,...

Pemkot Bekasi Desak Pemkab Bogor Tindak 5 Perusahaan Diduga Cemari Aliran Sungai

KOTA BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor menindak lima perusahaan diduga mencemari air sungai atau Kali Bekasi berubah...

Warga dan Siswa di Papua Diduga Keracunan Setelah Konsumsi MBG

JAYAPURA - Sejumlah siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Jayapura Yunus Wonda langsung meninjau...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan