Kamis, Maret 26, 2026
spot_img

Miliki Hubungan Dekat, Dedi Mulyadi Pernah Ingatkan ‘Si Raja Bongkar’

BEKASI – Setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ‘ijon’ proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Penetapan tersangka terhadap “Si Raja Bongkar” alias Ade Kunang juga diikuti oleh penetapan tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Ade yang bernama H.M. Kunang dan pihak swasta bernama Sarjan.

Lantas Bagaimana Tanggapan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang sempat memberikan julukan ‘Si Raja Bongkar’ kepada tersangka Ade Kunang?.

Berita Lainnya  Pemkab Bekasi Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah dengan PT. Asiana

Dilansir dari Kompas.com pada Jumat (19/12/2025), KDM mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi, karena alasan memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan lingkungan dan penataan wilayah.

“Tetapi, tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi, karena sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.

KDM juga mengaku sering mengingatkan Bupati Bekasi agar tetap memegang prinsip kepatutan dalam menjalankan pemerintahan.

Berita Lainnya  2 Bupati Sudah Jadi Tersangka, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Minta Jatah THR

“Selama ini kalau saya bertemu dia selalu ngingetin, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan,” tuturnya.

KDM bahkan menyebut Bupati Bekasi selalu membantah jika diingatkan soal potensi pelanggaran.

“Saya selalu ngingetin sama dia. Dia selalu mengatakan, ‘enggak ada Pak.’ Tapi kalau sekarang terjadi ya di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Bupati,” terangnya.

Atas perkara ini, KDM juga mengingatkan kepada kepala daerah lain di Jawa Barat terkait pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Berita Lainnya  Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman

“Yang lainnya, tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik,” tutur Dedi.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kangkangi Inpres, IWOI Karawang Soroti Minimnya Keterlibatan KDKMP dalam Program MBG

KARAWANG — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan...

Pakar Hukum : KPK Mending di Bawah Kejagung dan Polri

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya menjadi lembaga di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung) atau...

Tangan Tak Diborgol, Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan

JAKARTA - Tangan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak diborgol saat kembali ditahan usai sempat dialihkan menjadi tahanan rumah. KPK mengatakan petugas...

Disuruh PL Buat Ngecek Warem, Pria ini Malah Temukan Pemilik Tempat Karaoke Tewas Membusuk

SUBANG - Warga Pantura di wilayah Patokbeusi, Kabupaten Subang, digegerkan dengan penemuan jenazah pemilik warung remang-remang (Warem). Korban bernama Ani Anggraeni (47), warga Tasikmalaya,...

Kecelakaan Maut di Majalengka, 6 Pemudik Asal Rengasdengklok Tewas

MAJALENGKA - Kecelakaan maut menimpa mobil travel jenis Elf yang membawa rombongan pemudik di turunan Desa Maniis, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/3/2026) malam....

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan