Jumat, November 6, 2026
Google search engine

Mendagri Minta Pejabat Tak Pamer Kemewahan di Tengah Marak Demo

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pejabat negara dan keluarganya tidak pamer (flexing) gaya hidup mewah dan menjaga sikap sederhana di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Ia mengingatkan agar tidak menampilkan gaya hidup mewah, termasuk dalam acara seremonial maupun kegiatan pribadi. Sebab, sikap itu dapat memicu sentimen negatif di masyarakat.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun (HUT) daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagi, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Berita Lainnya  Dikonfrontir di RDP Komisi I, KIIC 'Malu-malu Kucing' untuk Akui Pelanggaran Tumpang Tindih Ratusan Hektar Lahan Industri dengan Kawasan Hutan

“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” tambahnya.

Ia menekankan agar pejabat tidak melakukan flexing kemewahan. Cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, hingga kendaraan pribadi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

“Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif, termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ujarnya.

Berita Lainnya  Prabowo Tegur Seskab Teddy yang Minta Pidatonya Diakhiri : "Gue nih Presiden, Ted"

Tito menyoroti peran media sosial, terutama TikTok, yang kerap digunakan untuk menyebarkan potongan video hingga siaran langsung.

“Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” katanya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama forkopimda.

“Kalau kepala daerahnya enggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” kata Tito.

Berita Lainnya  Ruko Gudang Makanan Ringan Terbakar, 1 Orang Tewas, Warga Malah Jarah Logistik

Baca artikel CNN Indonesia “Mendagri Minta Pejabat Tak Flexing Kemewahan di Tengah Marak Demo” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250901160351-92-1268891/mendagri-minta-pejabat-tak-flexing-kemewahan-di-tengah-marak-demo.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

BEKASI - Nasib pilu kasus kecelakaan kerja dialami oleh Rindi Natasya (22 tahun), karyawati PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Jababeka...

Rp58,7 Miliar Dana CSR Bantu Pembangunan, Kang Jimmy : “Saya Akui Bupati Aep Visioner”

KARAWANG - Berdasarkan data laporan tahun 2025, sekitar Rp58,7 miliar dana bantuan perusahaan/industri melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social...

Menghilang Setelah Penetapan Tersangka Listyo Sigit, Seskab Teddy Akhirnya Muncul Dampingi Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sempat menjadi perbincangan dan dicari publik karena tidak terlihat dalam beberapa agenda kepresidenan di tengah isu...

Roy Suryo Tertawa Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah S1 miliknya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjadi saksi kasus fitnah ijazah palsu...

8 Anggota Polresta Karawang Diperiksa Propam Polda Jabar, Gegara Bebaskan Pengedar OKT

KARAWANG - Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang saat ini diperiksa Bidang Propam Polda Jawa Barat (Jabar), setelah mereka membebaskan seorang pengedar obat keras tertentu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan