KARAWANG – Pembanguan ratusan ruang kelas baru SD dan SMP di Kabupaten Karawang dinilai ‘acak-acakan’. Hal ini ditengarai sejak awal konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang hanya terdapat tiga konsultan.
Ketiga perusahaan konsultan membuat perencanaan rehabilitasi dan RKB sekolah diduga harus membuat ratusan dokumen perencanaan dengan waktu yang terbatas, sehingga berdampak terhadap kualitas perencanaan yang dibuat.
“Saya mendengar kabar satu konsultan perencana itu bikin 100 dokumen perencanaan dalam waktu tiga bulan. Apakah sempat cek ke lapangan kebutuhan real sekolah-sekolah. Atau diduga banyak copy paste, sehingga output-nya banyak RAB yang sebetulnya tidak tepat. Ahasil yang dirugikan dan dibuat pusing para pelaksana atau kontraktornya yang mengerjakan di lapangan,” tutur DirOps LBH Cakra Indonesia, Hilman Tamimi, Selasa (3/11/2026).
Hilman juga menduga kuat konsultan perencana dan konsultan pengawas masih dikendalikan oleh satu orang yang sama. Sehingga berdampak menimbulkan konflik kepentingan pengawas saat mengawasi pekerjaan kontraktor yang mengerjakan sesuai perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.
“Kalau betul, ini bahaya sekali. Contohnya misal kalau di sekolah A, di RAB kusen sekian kubik, lantai sekian meter, ternyata kebutuhan kusen lebih sedikit dari RAB dan kebutuhan keramik kurang, pasti subsidi silang di lapangan. Pengawas pasti tutup mata, karena yang merencanakan bos dia-dia juga,” tudingnya.
Atas persoalan ini, LBH Cakra Indonesia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Karawang maupun Unit Tipikor Polresta Karawang segera melakukan penyelidikan, khususnya terkait konflik kepentingan konsultan pengawas dan perencana proyek-proyek di Disdikbud Karawang.
“Harus segera disusut, kalau ada dugaan konflik kepentingan dan pekerjaan yang dikebut dan berpotensi acak-acakan di lapangam, pasti besar kemungkinan negara banyak dirugikan,” katanya.
Kadisdikbud : Konsultan Sudah Ditambah
Di kesempatan terpisah, Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan tidak menampik kabar tersebut. Ia mengamini ada yang ditudingkan oleh LBH Cakra Indonesia sedang menjadi bahan evaluasi Disdikbud.
Namun demikian, Wawan menegaskan bahwa proses evaluasi sedang dilakukan di internal dinasnya. Bahkan saat ini katanya, konsultan perencanaan telah ditambah menjadi 5 orang.
Sehingga untuk perencanaan di Januari – Februari 2027 dipastikan akan lebih matang. “Betul, ini sebagai bahan evaluasi ke depan, akan kita perbaiki, kita tambah untuk jasa konsultannya,” tandasnya, saat dikonfirmasi via telpon.***