Minggu, November 22, 2026
Google search engine

DPRD Karawang Gelar Paripurna Rancangan Perubahan KU-APBD dan PPAS 2025

KARAWANG – DPRD Kabupaten Karawan menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Komplek Pemda Karawang, pada Senin (30/6/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin itu turut dihadiri Wakil Bupati H. Maslani, jajaran Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, dan paea kepala OPD, serta anggota DPRD Karawang.

Berita Lainnya  Illichit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Habiburokhman : "Itu Bertentangan dengan HAM"

Dalam rapat tersebut, turut disampaikan pula pembacaan hasil laporan Badan Anggaran DPRD mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bupati Aep dalam pidatonya menegaskan bahwa forum ini menjadi bukti komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Karawang secara terarah dan bertanggung jawab.

“Perubahan anggaran bukan sekadar revisi angka, melainkan upaya strategis untuk memperkuat arah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Berita Lainnya  Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

Salah satu poin penting yang disoroti adalah Raperda Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yang dinilai sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi ketimpangan.

“Pembangunan jalan bukan sekadar infrastruktur, tetapi memastikan akses layak bagi warga guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati.

Ia juga menyebut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada publik.

Atas dasar itu, Bupati menyampaikan rasa syukur karena Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

KARAWANG - Belum genap empat bulan bertugas di Kota Lumbung Padi sejak dilantik pada 27 Juli 2026, Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, dikabarkan...

Ahmad Doli Minta Polemik Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang. Pernyataan ini...

Kapolda Bengkulu Dimutasi Setelah Sujud Minta Maaf di Hadapan Mahasiswa

BENGKULU - Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatan Kapolda Bengkulu melalui surat telegram Kapolri yang terbit pada Jumat, 20 November 2026, sehari...

Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan...

Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

GARUT - Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan