DALAM Romeo and Juliet, William Shakespeare menggugat melalui Juliet: “What’s in a name? A rose by any other name would smell as sweet.”
Di hadapan realitas geopolitik modern, tesis ini menemukan kebenaran hakikinya. Nama hanyalah label formalitas. Hakikat kematangan peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh tindakan nyata, bukan nomenklatur administratif.
Menyebut wilayah ini “Jawa Barat” adalah produk administratif kolonial Belanda (Bestuurshervormingwet 1925) yang mereduksi tanah peradaban menjadi penunjuk arah mata angin.
Meskipun wacana “Tatar Sunda” menguat demi mengembalikan memori kolektif kejayaan masa lampau serta memoerkuat identitas kesundaan dan bahkan Sundaland (Paparan Sunda)—daratan raksasa yang mengikat Nusantara hingga Asia Tenggara, kemakmuran tidak terletak pada sekadar mengubah plang nama provinsi.
Kita tidak bisa memungkiri letupan sejarah di masa lalu.
Fenomena Sunda Empire oleh almarhum Lord Rangga mengeksploitasi ingatan bawah sadar publik akan kejayaan masa lalu. Kerinduan ini berkelindan dengan gagasan Gabungan ASLIA (Asia-Australia) milik Tan Malaka, sosok yang sejarah catat sebagai Sang Bapak Republik Indonesia.
Dialah pemikir pertama yang menulis konsep republik merdeka melalui Naar de Republiek Indonesia pada 1925. Tan Malaka membayangkan federasi raksasa pasca-kolonial sebagai antitesis dominasi global.
Namun, sejarah mencatat bahwa impian geopolitik itu dihargai karena kekuatan substansinya, bukan label administrasinya.
Kesadaran ini mewujud nyata dalam kebijakan kontemporer. DPRD Jawa Barat mengambil keputusan visioner untuk tidak mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.
Jawa Barat adalah rumah bagi kemajemukan suku Sunda, Cirebonan, hingga Betawi dan bahkan menjadi titik kumpul masyarakat urban yang plural dengan berbagai latar belakang etnik.
Mengubah nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda justru berisiko memicu ego primordial.
Langkah ini membuktikan kepemimpinan Dedi Mulyadi (KDM) hadir untuk membangun kembali kepercayaan diri (self-confidence) Nusantara melalui kerja konkret, bukan kosmetik nama.
KDM secara konsisten membangkitkan kembali nilai-nilai lama Sunda yang sempat tergerus oleh zaman sebagai strategi dekolonisasi pikiran agar masyarakat tidak minder di hadapan modernitas luar.
Namun, tantangan terbesar kita hari ini bukan lagi soal identitas kultural, melainkan ancaman struktural yang menghancurkan sendi-sendi negara.
Hari ini, gurita KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) semakin merajalela tanpa kendali, menggerogoti uang rakyat dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Kondisi ini diperparah oleh jalinan mafia yang bercokol kuat hampir menguasai semua lini kehidupan—mulai dari mafia tanah, pangan, hukum, hingga anggaran yang membajak kebijakan publik demi kepentingan segelintir elite.
Kondisi kelam ini jelas mengkhianati visi suci Tan Malaka selaku Bapak Republik Indonesia. Sejak awal perjuangan, ia dengan tegas menggariskan dalam garis-garis perjuangannya bahwa tujuan merdeka adalah membebaskan diri dari segala bentuk penindasan, menghentikan pemerasan terhadap rakyat, dan menyudahi penjarahan kekayaan alam tanah air.
Baginya, merdeka bukan sekadar mengganti warna bendera atau figur penguasa, melainkan memastikan bumi, air, dan kekayaan alam dikelola sepenuhnya demi kemakmuran dan kedaulatan rakyat, bukan diserahkan secara rakus kepada para mafia dan lingkaran oligarki.
Di tengah situasi darurat moral dan krisis keadilan inilah, ajaran luhur peradaban Sunda hadir sebagai kompas solusi.
Kearifan lokal Sunda sejak dahulu kala telah menanamkan fondasi karakter yang kokoh. Nilai anti-korupsi tersirat kuat dalam konsep Nyakrawati (bersikap adil dan jujur) serta kepatuhan pada Gurat Batu (keteguhan memegang kebenaran).
Rasa cinta tanah air dan mengutamakan kesejahteraan rakyat terpahat nyata dalam amanat kuno Kandaga Lante: “Nu boga lemah cai mah rahayat, raja mah ukur nanggung jawab” (yang memiliki tanah air adalah rakyat, pemimpin hanyalah pemikul tanggung yg jawab untuk menyejahterakannya).
Lebih jauh, peradaban ini adalah peradaban yang penuh dengan nilai pluralisme dan agamis. Falsafah Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh mengajarkan harmoni kemanusiaan tanpa sekat, yang berakar pada ketakwaan mendalam kepada Yang Maha Kuasa (Gusti Nu Maha Suci). Ajaran Sunda menegaskan bahwa spiritualitas yang tinggi harus mewujud pada laku hidup yang bersih, inklusif, dan mengayomi sesama.
Oleh karena itu, muncul asa besar agar Kang Dedi Mulyadi (KDM) mampu memimpin Indonesia dan mempersatukan ASLIA seperti harapan Tan Malaka. Publik merindukan kepemimpinan berakar budaya Sunda yang bervisi luhur, berani, dan tanpa kompromi.
Karakter KDM diharapkan mampu mengimplementasikan nilai Sunda yang anti-korupsi tersebut untuk memotong kaki-kaki gurita KKN, meruntuhkan dominasi mafia, dan mengembalikan khitah kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Sang Bapak Republik Indonesia. Melalui visi pembangunan yang membumi, ia diharapkan mampu mensejahterakan rakyat secara merata sekaligus mempersatukan semua entitas kebangsaan yang majemuk.
Merawat ingatan Sundaland dan mempererat pergaulan antar-sesama bangsa Nusantara dan kawasan ASEAN tidak dilakukan dengan mengeksklusifkan diri lewat nama baru. Seperti kata Shakespeare, mawar tetap harum dengan nama apa pun.
Jawa Barat tetap teguh dengan namanya, namun bersama visi besar KDM yang bersiap memimpin Indonesia, membersihkan negeri dari cengkeraman mafia, dan mengintegrasikan ASLIA, wilayah ini menjadi titik awal kebangkitan dan kepercayaan diri baru bagi Nusantara di panggung global.
Sampurasun!
Penulis ;
Ono Sutajaya
Pemerhati Sejarah dan Budaya