KARAWANG – H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda.
Dikatakan Toto, Jawa Barat merupakan provinsi yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman tiga bahasa, yaitu Bahasa Sunda, Melayu dan Jawa.
Sehingga ia mengaku khawatir jika Jawa Barat berubah nama menjadi Tatar Sunda, justru akan mengganggu nilai-nilai pluralisme yang selama ini sudah terbangun dan terjaga dengan baik.
Lebih jauh, mantan Ketua DPRD Karawang tersebut merasa khawatir akan timbulnya perpecahan diantara kelompok masyarakat, ketika nama Jawa Barat berubah menjadi Tatar Sunda.
“Menurut saya selama ini nama Jawa Barat itu sudah sangat pluralis untuk menyatukan beberapa bahasa di masyarakat. Kalau harus diganti dengan Tatar Sunda, saya justru khawatir akan mengganggu nilai-nilai pluralisme masyarakat yang selama ini sudah terjaga dengan baik,” ujar H. Toto Suripto, Selasa (7/7/2026).
Lebih Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota atau Desa/Kelurahan untuk Pemerataan Pembangunan
H. Toto menambahkan, ketimbang harus mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, ia mengaku lebih setuju dengan usulan pemekaran wilayah kabupaten/kota atau pemekaran desa/kelurahan yang jumlah penduduknya sudah terlalu padat.
Karena dengan cara seperti itu (pemekaran, red), maka setiap skala prioritas program pembangunan akan lebih merata dan tepat sasaran, ketimbang harus mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda yang lebih beresiko tinggi menganggu nilai-nilai keberagaman masyarakat.
“Saya lebih setuju pemekaran wilayah, dari pada mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Saya pikir pemerakan lebih realistis untuk program pemerataan pembangunan,” katanya.
Oleh karenanya, Toto berharap agar DPRD dan Pemprov Jabar mempertimbangkan kembali usulan pergantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda dari beberapa kelompok masyarakat ini.
“Karena persoalannya bukan hanya masalah administrasi dan anggaran pemerintahan. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga nilai-nilai pluralisme masyarakat Jawa Barat yang selama ini sudah terjaga dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.
“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” kata politikus PKB itu, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar.***