Selasa, Juli 7, 2026
spot_img

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya.

Hal itu disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis (2/7) pekan lalu.

Selanjutnya, pembahasan lebih jauh akan menunggu putusan pimpinan DPRD Jabar hingga pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.

Berita Lainnya  Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.

“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” kata politikus PKB itu, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar.

Rahmat menekankan, langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi.

Dia menjelaskan tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang agar aspirasi masyarakat tersebut dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

Menurutnya usulan pergantian nama resmi daerah bukanlah barang baru di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka.

Berita Lainnya  Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Total Sudah 6 Tersangka

“Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya,” ujarnya.

Atas dasar itu, dia mengatakan DPRD Jabar menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.

Di satu sisi, Rahmat mengakui perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Namun, menurutnya, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat apabila usulan tersebut nantinya disetujui.

Berita Lainnya  Kejari Jaksel Batal Tahan Roy Suryo dan Tifauziah

“Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pekan lalu.

Hasil rapat menyepakati agar aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.***

Sumber : DetikJabar

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Kejagung Ungkap Dugaan Keterlibatan Anggota TNI Aktif di Korupsi Program MBG

JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota militer aktif yang berdinas di Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan