Selasa, Juli 7, 2026
spot_img

Warga Ngeluh Banjir, Komisi III DPRD Karawang akan Sidak PT. SAI

LSM Laskar NKRI juga Soroti Amdal dan Perizinan Perusahaan

KARAWANG – Rapat hearing atau rapat dengar pendapat digelar Komisi III DPRD Karawang, menyikapi aduan masyarakat yang diwakili LSM Laskar NKRI, atas persoalan banjir di Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, akibat penutupan saluran air oleh PT. Summit Adyawinsa Indonesia (SAI), Selasa (7/7/2026).

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Karawang, Deddy Indrasetiawan dan anggotanya Topan Megantara, rapat dengar pendapat ini dihadiri ketua RT dan Karang Taruna setempat, pengurus DPP LSM Laskar NKRI yang mendapat aduan dari warga.

Berita Lainnya  Atalia Kritik Lagu Om Zein yang Dinilai Rendahkan Perempuan

Kemudian, Dinas PUPR, DLHK, PJT II, serta H. Sukur Mulyono dari Kompak Law Firm sebagai kuasa hukum dari PT. SAI.

Ada dua hal yang disoroti dalam rapat dengar pendapat ini :

1. Persoalan banjir akibat penutupan saluran air oleh PT. SAI.
2. Persoalan Amdal dan perizinan PT. SAI yang diduga tidak sesuai.

Pasalnya, perusahaan ini bukan berada di wilayah kawasan industri. Melainkan di wilayah daerah jasa, perdagangan dan industri terbatas.

Berita Lainnya  Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Menguat

Diketahui, PT. SAI yang sebelumnya bernama PT. Adyawinsa Dinamika Karawang tersebut telah terbangun sebelum Perda Karawang No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW.

Adapun dasar perizinan yang digunakan adalah Perda Karawang No. 19 Tahun 2004 tentang RTRW.

Kesimpulan rapat dengar pendapat :

1. Terkait persoalan banjir, pada Rabu (8/7/2026) besok, sekitar pukul 10.00 WIB, Komisi III DPRD Karawang bersama dinas terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT. SAI.
2. Adapun terkait perizinan dan Amdal PT. SAI akan kembali digelar rapat dengar pendapat lanjutan bersama Komisi I DPRD Karawang yang menjadi tupoksi dan kewenangannya.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Kejagung Ungkap Dugaan Keterlibatan Anggota TNI Aktif di Korupsi Program MBG

JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota militer aktif yang berdinas di Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur...

Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Menguat

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memastikan akan menindaklanjuti usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan. Usulan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan