KARAWANG – Sebagian guru sekolah swasta tingkat SMK, SMA atau sederajatnya di Kabupaten Karawang dikabarkan tengah mengeluh. Mereka berteriak menagih janji Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang akan membayar uang pengganti ‘penebusan ijazah’ siswa.
Alih-alih ijazah para siswa sudah diserahkan, tetapi hingga sampai hari ini janji KDM tersebut tak kunjung terealisasikan.
Pasalnya, selama ini para guru sekolah swasta mengandalkan honor mereka dari iuran sekolah seperti uang Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) hingga uang iuran penebusan ijazah siswa.
“Kalau siswa tidak bayar SPP, kami siapa yang gaji?. Inilah alasan kami kadang menunda dulu pemberian ijazah, harus lunas dulu semua urusan administrasi. Sebab dari situ saja kami ada pemasukan untuk digaji, tidak ada sumber lain,” keluh salah seorang guru SMK Swasta di Karawang yang identitasnya dirahasiakan.
Menyikapi persoalan ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH.MH mendesak, agar KDM segera merealisasikan janjinya kepada para guru sekolah swasta di Jawa Barat.
Askun (sapaan akrab) meminta agar KDM lebih memahami kondisi psikologis dan ekonomi guru swasta yang harus tetap menghidupi keluarganya setiap hari.
“Ya, apalagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Saya minta ke KDM bayar-lah janjimu kepada sekolah swasta, kasihan mereka. Karena selama ini sekolah swasta mengandalkan honorer guru dari situ (iuran penebusan ijazah siswa),” tutur Askun, Sabtu (23/5/2026).
Dalam persoalan ini, Askun mengaku sangat memahami psikologis para guru di sekolah swasta. Yaitu dimana mereka tidak bisa ‘berteriak lepas’ untuk menyampaikan keluhannya, karena merasa takut sekolahnya ‘dicirian’ KDM.
“Maka saya coba ikut menyuarakan aspirasi keluhan para guru sekolah swasta ini. Bayarlah Pak Dedi Mulyadi. Ingat, karena mulutmu harimaumu,” sentil Askun.
Diketahui, sekitar Februari 2025 lalu, KDM mengintruksikan kepada setiap sekolah di Jawa Barat untuk tidak menahan ijazah siswa, karena alasan keluhan para orangtua siswa yang merasa keberatan dengan uang tebusan ijazah.
Bahkan saat itu, KDM sempat mengancam akan menghentikan bantuan Rp 600 miliar untuk sekolah swasta di Jawa Barat, ketika intruksikan tidak ‘diindahkan’ oleh sekolah swasta.
“Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp 600 miliar, atau bantuan kedepan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin. Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi ke siswa,” kata KDM, pada Minggu (2/2/2025) lalu.***
