KARAWANG – Kontroversi kabar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh ‘ngambek’ ke salah seorang wartawan media online berinisial AG di kegiatan santunan yatim piatu yang digelar Rescue Karang Taruna di kantor Kecamatan Karawang Barat, pada Minggu (3/3/2026) kemarin, menyisakan beberapa pertanyaan publik.
Sebagian publik menilai bahwa sikap Bupati Aep tersebut telah menunjukan sikap kepemimpinan anti-kritik terhadap aspirasi pembangunan masyarakat yang disampaikan melalui media massa.
Tetapi sebagian publik lain menilai bahwa persoalan ini hanya masalah miskomunikasi saja, antara Bupati Aep dengan wartawan bersangkutan. Pasalnya, dalam beberapa kali kesempatan kegiatan formal bersama wartawan, Bupati Aep sendiri justru sering meminta kepada wartawan untuk selalu mengingatkan kepemimpinannya.
Bahkan Bupati Aep mempersilahkan wartawan untuk menyampaikan kritik konstruktif terhadap program dan kinerja setiap dinas yang dinilai menyimpang dari visi ‘Karawang Maju’.
“Saya sudah komunikasi dengan wartawan AG, saya juga sudah komunikasi dengan beliau (bupati, red). Saya pikir ini hanya masalah miskomunikasi saja,” tutur Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Asep Agustian SH. MH, Kamis (12/3/2026).
Askun (sapaan akrab) mengakui, ia sendiri merupakan salah seorang yang sering mengkritik keras atas kebijakan Pemkab Karawang yang dinilai menyimpang. Namun demikian Askun menegaskan, setiap kritik yang disampaikan tentu harus bersifat konstruktif dengan disertai solusi.
“Saya meyakini Pak Bupati memahami betul bahwa pers merupakan bagian dari pilar demokrasi yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pembangunan. Tapi saya juga minta temen-temen (wartawan, red) tetap mengedepankan UU Pers dan etika jusnalistik di dalam setiap kali menulis berita,” katanya.
Terlebih untuk setiap produk jusnalistik yang bernuansa ‘tuduhan’, Askun meminta kepada setiap wartawan untuk mengedepankan ‘cover both side’ dalam setiap kali menulis berita.
“Jika hari ini narasumber belum bisa dikonfirmasi, maka besok atau lusa tetap harus dikonfirmasi kembali. Profesionalitas jusnalistik seperti ini wajib dilakukan, untuk menjaga tulisan wartawan sebagai produk jurnalistik yang sah dan dilindungi Undang-undang, bukan tulisan opini semata,” kata Askun.
Ditambahkan Askun, ia ber-positif thinking jika Bupati Aep masih memiliki spirit tinggi untuk mencapai visi ‘Karawang Maju’. Begitupun dengan AG maupun wartawan yang lain, Askun meyakini jika semuanya memiliki niatan baik untuk pembangunan Karawang.
“Gak ada kita niatan untuk saling menjatuhkan. Semuanya masih dalam koridor untuk sama-sama membangun Karawang. Pemda butuh wartawan, dan wartawan butuh informasi dari pemda. Jadi sekali lagi saya pikir ini hanya masalah miskomunikasi saja,” tutup Askun.***