Senin, Juni 22, 2026
spot_img

5 Tahun Tak Ada Pembangunan, 42 Jembatan di Jabar Terancam Roboh

BANDUNG – Sebanyak 42 jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam roboh dan membutuhkan perbaikan segera. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 395 miliar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyad mengatakan, kebutuhan anggaran itu berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghitung skema pembiayaan, termasuk kemungkinan menggunakan pinjaman daerah Rp 2 triliun pada 2026.

Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar memverifikasi ulang kondisi seluruh jembatan milik provinsi yang tersebar di berbagai ruas jalan.

Berita Lainnya  Presiden Prabowo Disarankan 'Puasa Pidato' untuk Redam Kemarahan Rakyat

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, selain 42 jembatan yang berisiko roboh, kondisi jembatan lainnya masih relatif aman. Namun, ia menilai risiko kerusakan muncul karena dalam lima tahun terakhir tidak ada pembangunan maupun pemeliharaan signifikan, sehingga beban perbaikan menumpuk pada masa kepemimpinannya.

Berita Lainnya  Pimpin Langsung Sidak, Bupati Aep Temukan THM hingga Minol Tak Berizin

“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya pembangunan Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, itu pun sempat tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang,” kata Dedi.

Dedi memastikan rencana perbaikan dan penggantian 42 jembatan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat. Salah satu opsi pembiayaan yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun.

Sementara itu, Kepala BMPR Jabar, Agung Wahyudi, menyebutkan dari total 1.318 jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit dalam kondisi mantap.

Berita Lainnya  Disorot Mendagri, Rp 3,5 Triliun Belanja Pegawai Pemkab Bekasi Urutan Kedua Setelah Kaupaten Bogor

Menurut dia, peningkatan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan konektivitas antarwilayah,” tutur Agung.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Ancam Cabut Subsidi Sekolah Swasta Gratis bagi Siswa Nakal

BANDUNG - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program sekolah swasta gratis tidak hanya menitikberatkan pada akses pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Gubernur Jawa...

‘Nyanyian’ Sony Sonjaya Setorkan 41 Nama Tokoh yang Diduga Terlibat Korupsi MBG

JAKARTA - Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya kembali 'bernyanyi' terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkap nama-nama baru...

Viral Video Anggota TNI Diduga Intimidasi Petani di Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Dugaan intimidasi terhadap petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Wiria Cakra, Kecamatan...

Siapakah Fatimah Azzahra yang Berani Mengkritik Habis-habisan Program MBG

Sosok Mahasiswi Cerdas yang Menyita Perhatian Publik JAKARTA - Nama Fatimah Azzahra menjadi perbincangan luas di media sosial setelah tertangkap kamera wartawan saat melakukan orasi...

Roy Suryo dan dr. Tifa Ditahan, Jokowi akan Tunjukan Ijazah Asli di Pengadilan

SOLO - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penahanan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu UGM, Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma alias...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan