Minggu, April 19, 2026
spot_img

5 Tahun Tak Ada Pembangunan, 42 Jembatan di Jabar Terancam Roboh

BANDUNG – Sebanyak 42 jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam roboh dan membutuhkan perbaikan segera. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 395 miliar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyad mengatakan, kebutuhan anggaran itu berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghitung skema pembiayaan, termasuk kemungkinan menggunakan pinjaman daerah Rp 2 triliun pada 2026.

Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar memverifikasi ulang kondisi seluruh jembatan milik provinsi yang tersebar di berbagai ruas jalan.

Berita Lainnya  Potongan Tubuh Ditemukan di Bogor, Pelaku Mutilasi di Bekasi Ditangkap

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, selain 42 jembatan yang berisiko roboh, kondisi jembatan lainnya masih relatif aman. Namun, ia menilai risiko kerusakan muncul karena dalam lima tahun terakhir tidak ada pembangunan maupun pemeliharaan signifikan, sehingga beban perbaikan menumpuk pada masa kepemimpinannya.

Berita Lainnya  Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Uang Palsu di Bogor

“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya pembangunan Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, itu pun sempat tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang,” kata Dedi.

Dedi memastikan rencana perbaikan dan penggantian 42 jembatan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat. Salah satu opsi pembiayaan yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun.

Sementara itu, Kepala BMPR Jabar, Agung Wahyudi, menyebutkan dari total 1.318 jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit dalam kondisi mantap.

Berita Lainnya  Polisi Buru Para Preman Kampung yang Aniaya Pemilik Hajatan hingga Tewas

Menurut dia, peningkatan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan konektivitas antarwilayah,” tutur Agung.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kang Ais Laporkan Dugaan Ijon Pokir Dewan ke Kejati Jabar?

KARAWANG - Salah seorang tokoh pergerakan Asep Irawan Syafei M.Si dikabarkan telah melaporkan dugaan ijon pokir Anggota DPRD Karawang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa...

Sultan Kemnaker Bersiap Jadi Saksi Mahkota, Noel Minta ‘Tak Saling Serang’

JAKARTA - Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjuluk Sultan Kemnaker mau menjadi saksi mahkota mengungkap kasus Immanuel Ebenezer (Noel), namun Noel minta tak saling serang. Sosok...

BGN Hamburkan Rp 1,5 Miliar untuk Beli Sikat dan Semir Sepatu

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat melakukan pengadaan barang berupa sikat dan semir sepatu menggunakan anggaran tahun 2025. Pengadaan barang ini dipublikasikan dalam...

Transformasi Kepemimpinan Tokoh Muda di Parpol Karawang, Apakah Partai Golkar akan Menyusul?

FAKTA politik menunjukan terjadinya transformasi kepemimpinan tokoh muda yang mendominasi peta perpolitikan di Kabupaten Karawang - Jawa Barat. Mereka-para tokoh muda bukan hanya sekedar mengisi...

46 Warga Karawang Keracunan MBG, Mayoritas Balita dan Ibu Menyusui

KARAWANG - Sebanyak 46 warga Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari mereka adalah balita...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan