Rabu, Maret 4, 2026
spot_img

5 Tahun Tak Ada Pembangunan, 42 Jembatan di Jabar Terancam Roboh

BANDUNG – Sebanyak 42 jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam roboh dan membutuhkan perbaikan segera. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 395 miliar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyad mengatakan, kebutuhan anggaran itu berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghitung skema pembiayaan, termasuk kemungkinan menggunakan pinjaman daerah Rp 2 triliun pada 2026.

Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar memverifikasi ulang kondisi seluruh jembatan milik provinsi yang tersebar di berbagai ruas jalan.

Berita Lainnya  Perintah Kapolri, Semua Anggota Polri Harus Tes Urine

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, selain 42 jembatan yang berisiko roboh, kondisi jembatan lainnya masih relatif aman. Namun, ia menilai risiko kerusakan muncul karena dalam lima tahun terakhir tidak ada pembangunan maupun pemeliharaan signifikan, sehingga beban perbaikan menumpuk pada masa kepemimpinannya.

Berita Lainnya  Demo di Lembur Pakuan Dihadang Warga, Massa Tetap Tak Bisa Temui KDM

“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya pembangunan Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, itu pun sempat tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang,” kata Dedi.

Dedi memastikan rencana perbaikan dan penggantian 42 jembatan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat. Salah satu opsi pembiayaan yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun.

Sementara itu, Kepala BMPR Jabar, Agung Wahyudi, menyebutkan dari total 1.318 jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit dalam kondisi mantap.

Berita Lainnya  Tes Urine Negatif, Sopir Truk Trailer Ditetapkan Tersangka karena Lalai

Menurut dia, peningkatan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan konektivitas antarwilayah,” tutur Agung.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 3 Ton Sisik Trenggiling Senilai Rp 183 Miliar

JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan penyelundupan 3 ton sisik trenggiling yang akan dikirim ke Kamboja. Barang tersebut senilai Rp 183 miliar. "Terhadap 3.053...

Ermanto Usman, Dirampok atau Dibunuh Secara Terencana?

KOTA BEKASI - Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas peristiwa 'sahur berdarah' atau misteri tewasnya Ermanto Usman (65) dan istrinya Pasmilawati (60), di...

OTT Bupati Pekalongan, Keluarga Kuasai Proyek-proyek Pemkab

JAKARTA - KPK telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi karena ikut-ikutan dalam proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. KPK mengungkap...

4 Produsen dan Pengedar Uang Palsu Asal Jawa Barat Ditangkap

KLATEN - Polres Klaten mengungkap, komplotan pembuat dan pengedar uang palsu asal Jawa Barat belajar membuat uang palsu dari media sosial. Mereka juga mencetak...

Dari Penyanyi Dangdut, Jabat Bupati, hingga Ditangkap KPK

JAKARTA - Kisah kehidupan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq seperti permainan roller coaster. Anak pedangdut legendaris A. Rafiq itu pernah juga di dunia hiburan, menjadi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan