Minggu, Juni 14, 2026
spot_img

Normalisasi Sungai Tak Kunjung Dilakukan, Kang Rey Tagih Janji BBWS

SUBANG – Rencana normalisasi sungai-sungai di wilayah Pantura – Subang tak kunjung direalisasikan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Padahal normalisasi tersebut dinilai menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Subang.

Hal ini disampaikan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita (Kang Rey), saat mengunjungi korban banjir di wilayah Pamanukan, Senin (26/1/2026).

Didampingi Kapolres dan Dandim 0605/Subang, Kang Rey menegaskan bahwa sungai-sungai besar di Pamanukan merupakan otoritas BBWS, bukan Pemkab Subang.

Oleh karenanya, ia menagih janji BBWS untuk segera melakukan normalisasi sungai-sungai tersebut.

Berita Lainnya  Pemkot Bekasi Larang ASN 'Ngonten' Pakai Seragam dan Atribut Dinas

“Ini kan kewenangan BBWS. Bukan Pemda tidak mau bertindak atau menutup mata, namun jika sungai itu dikerjakan oleh kami menggunakan anggaran daerah, maka secara aturan akan menjadi temuan BPK. Kami tidak bisa melampaui kewenangan tersebut,” kata Kang Rey, dilansir dari PikiranRakyat.

Melihat kondisi ribuan rumah di enam kecamatan yang terdampak banjir, Kang Rey tidak ingin lagi ada alasan birokrasi yang mengorbankan rakyat. Oleh karenanya, ia merangkul jajaran Forkopimda untuk menekan BBWS agar segera merealisasikan janjinya.

Berita Lainnya  Fortusis Jabar Minta Kejelasan Program 'Sekolah Maung'

“Maka dari itu, hari ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim Subang menyatakan sikap bersama. Kami mendorong dan meminta BBWS untuk segera menormalisasi sungai di Pamanukan. Ini mendesak!,” katanya.

Menurut Kang Rey, normalisasi adalah satu-satunya cara mengantisipasi agar bencana tahunan ini tidak terus menjadi “ritual” yang menyengsarakan warga saat musim hujan tiba.

Sembari menunggu respons dari BBWS, Kang Rey menjamin Pemkab Subang akan mengambil peran di sektor yang menjadi otoritasnya, yakni pelayanan administrasi pascabencana.

Berita Lainnya  PAD dan Serapan Anggaran Masih Rendah, Plt Bupati Bekasi : "Sekarang Kita Mulai Geber"

Ia memerintahkan aparat kecamatan hingga desa untuk mendata dokumen penting warga yang hilang atau rusak akibat banjir.

“Sambil kita dorong pusat soal sungai, Pak Camat harus gerak cepat data ijazah, sertifikat tanah, atau dokumen kependudukan warga yang hilang. Kita fasilitasi komunikasinya ke instansi terkait agar masyarakat tidak rugi dua kali,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Polemik Theatre Night Mart, Toto : “Ada Indikasi Sarat Kepentingan Persaingan Bisnis THM”

KARAWANG - Sejak awal kali pertama beroperasi, dugaan 'aksi kucing-kucingan' dengan Pemkab Karawang dilakukan Theatre Night Mart - tempat hiburan malam (THM) di Jalan...

Gegara Berselisih di Medsos, Remaja di Bekasi Tewas Dikeroyok, 6 Pelaku Diamankan

KOTA BEKASI - Sebanyak enam orang diamankan Polres Metro Bekasi Kota, karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan remaja berinisial SRR...

Ayah Biadab di Karawang, Anak Kandung Usia 3 Tahun ‘Digares’ juga

KARAWANG - J (39), seorang ayah yang merupakan warga Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini terpaksa dicokok polisi, setelah diduga memerkosa anak kandung...

Mendikdasmen Klaim 43 Juta Siswa Ingin Program MBG Dilanjutkan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengeklaim, 43 juta murid penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) menginginkan programnya lanjut. Dia menyebutkan,...

Presiden Prabowo Disarankan ‘Puasa Pidato’ untuk Redam Kemarahan Rakyat

JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak berpidato dalam beberapa...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan