Senin, November 9, 2026
Google search engine

3 Kali Ganti Nama, Komisi I Pastikan THM di Tuparev Belum Bisa Operasi

KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas polemik perizinan Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Tuparev kembali digelar Komisi I DPRD Karawang, Selasa (13/1/2026).

Dihadiri DPMPTSP dan Satpol PP Karawang, RDP kali ini digelar atas permintaan audiensi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Aliansi Ormas Islam Karawang Bersatu.

Melalui RDP ini terungkap jika keberadaan THM di Jalan Tuparev sudah tiga kali ganti nama dalam proses kepengurusan perizinannya. Yaitu dari mulai nama  Helen’s Cinemart Bar & Restoran, Helen’s Night Mart, hingga nama Theatre Night Mart.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Bentuk Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

Namun dari ketiga perubahan nama tersebut, Komisi I memastikan jika THM ini belum bisa beroperasi. Karena sampai hari ini izin Theatre Night Mart adalah untuk resto dan bar, bukan untuk Tempat Hiburan Malam.

Melalui RDP ini, Komisi I juga mengungkapkan sikapnya untuk menolak keberadaan THM di Jalan Tuparev. Hal ini tentu saja sejalan dengan aspirasi Aliansi Forum Ormas Islam Karawang Bersatu yang terdiri dari FPI, MUI, Persis, Muhammadiyah, GSI, Ansor hingga Banser.

“Kalau hanya restoran saja dan sesuai aturan, seharusnya tidak masalah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu,” tutur Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, usai RDP digelar.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Bentuk Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

“Dalam RDP ini semua menolak. Masyarakat Kabupaten Karawang menolak dan tidak menginginkan operasional Helen’s ini,” timpalnya.

Sementara, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karawang, Ustadz Yayan Sopian
menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera mengklarifikasi rencana pendirian serta legalitas perizinan Hellen’s Cinemart Resto dan Bar.

Pihaknya mendesak agar pemerintah segera mencabut semua perizinan yang sudah terbit. Terlebih dalam RDP ini terungkap jika perizinan Hellen’s Cinemart Resto & Bar dinilai cacat administrasi.

“Dengan adanya cacat administrasi ini,
seharusnya dikembalikan ke pemerintah daerah. Pertanyaannya, berani tidak pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk menolak,” tantangnya.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Bentuk Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Karawang, Tomy Miftah Faried juga menyatakan penolakan keras terhadap keberadaan klub malam di pusat Kota Karawang yang dinilai berpotensi menjadi pusat kemaksiatan.

“Rekomendasi kami jelas, tutup dan jangan
dibuka sama sekali. Tidak ada pilihan lain” tegasnya. (Dari Berbagai Sumber)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo Ditengah Kasus Penyadapan

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 10 mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu...

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan