BANDUNG – Kasus gagal bayar Pemprov Jawa Barat terhadap para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2025 sebesar Rp 621 karena tidak adanya uang mendapat reaksi terutama dari kalangan pelaku penyedia jasa pekerjaan.
Dalam catatan Pikiran Rakyat, kasus gagal bayar pekerjaan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut baru pertama kali terjadi dan pada tahun tahun sebelumny tidak pernah ada.
Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasionak Indonesia (Gapensi) Provinsi Jawa Barat sebagai wadah pelaku usaha kontruksi memberikan sikap atas kasus gagal bayar tersebut.
Ketua BPD Gapensi Jawa Barat Tb. Nasrul Ibnu HR yang dihubungi Pikiran Rakyat mengatakan, pihaknya memahami situasi yang tengah dihadapi Pemprov Jabar sehingga ada kegagalan bayar pekerjaan di tahun 2025 sebesar Rp 621 Miliar.
“Bagi saya, apa yang disampaikan Pak Gubernur sudah cukup jelas. Pak Gubernur cukup tanggap langsung memanggil para para kepala dinas termasuk BPKAD bahwa terkait pembayaran kepada pihak kontraktor akan diselesaikan secepatnya bahkan mulai Januari ini akan dibayarkan,” kata Tb Nasrul.
Nasrul menuturkan, kasus pembayaran tunda ini diakuinya tidak memberi dampak langsung pada operasional usaha para kontraktor terurama bagi penyedia jasa yang tergabung dalam Gapensi Jabar . Karena angota Gapensi memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi seperti ini.
“Terlebih Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka telah menyampaikan melalui media sosial bahwa tunda bayar akan segera diselesaikan. Harapannya semua pihak dapat memahami situasi ini termasuk perbankan dan rantai pasok,” ujar Nasrul.
Meski dijanjikan pembayaran pada tahun 2026, namun sampai saat ini belum diketahui secara jelas bagaimana skema pembayaran dan asal sumber uang untuk pembayaran pekerjaan kepada kontraktor sebesar Rp 621 miliar tersebut.
Mengingatkan selain tidak ada uang, juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 telah disahkan.***
Sumber Artikel berjudul “”, selengkapnya dengan link:Â https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019914549/kasus-pemprov-jabar-gagal-bayar-kontraktor-rp-621-miliar-begini-respon-gapensi-jabar