Senin, April 13, 2026
spot_img

Reformasi PD. Petrogas Persada Karawang

KARAWANG sedang berada pada fase penting dalam penguatan tata kelola BUMD. Kasus hukum yang menimpa PD. Petrogas Persada Karawang bukan sekadar ujian bagi satu perusahaan, melainkan alarm bagi sistem pengelolaan BUMD secara keseluruhan.

Dalam berbagai forum diskusi strategis, Ketua Umum Nasional Human Resource Institute (NHRI) Arif Dianto menyuarakan bahwa reformasi BUMD harus dilakukan secara struktural dan berkelanjutan. Menurutnya, krisis Petrogas Persada tidak boleh direspons dengan pendekatan tambal sulam.

“Yang perlu kita benahi bukan hanya orangnya, tetapi sistemnya. Kita harus membangun desain organisasi yang sehat, berbasis merit, transparansi, dan pengawasan yang kuat,” kata Arif kepada opiniplus.com, Minggu (22/2/2026).

Berita Lainnya  Gaduh Parkir vs Pokir

Sebagai praktisi SDM dan bagian dari komunitas dunia usaha Karawang, Arif memandang bahwa penguatan Direksi Bidang SDM dan Umum di Petrogas merupakan langkah fundamental. Bidang SDM harus menjadi penjaga kualitas kepemimpinan internal melalui sistem rekrutmen berbasis kompetensi, kontrak kinerja terukur, serta evaluasi objektif.

Sementara bidang Umum menjadi garda depan dalam membangun digitalisasi administrasi, tata kelola pengadaan yang transparan, serta penguatan manajemen aset dan arsip perusahaan.

Arif menilai bahwa BUMD modern harus dikelola dengan standar korporasi profesional. Tidak ada ruang bagi praktik abu-abu dalam pengambilan keputusan. Sistem pengawasan internal harus diperkuat, whistleblowing system harus berjalan efektif, dan setiap kebijakan strategis wajib terdokumentasi dengan baik.

Berita Lainnya  Wakil Rakyat Karawang Tak Pernah Kritis karena Tersandera Pokir

Lebih jauh, ia melihat momentum ini sebagai bagian dari agenda besar pembenahan ekosistem ekonomi daerah. BUMD yang sehat akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penciptaan lapangan kerja, serta kepercayaan investor terhadap Karawang.

“Kita ingin Karawang bukan hanya kuat sebagai kawasan industri, tetapi juga memiliki BUMD yang menjadi role model tata kelola di tingkat regional. Untuk itu dibutuhkan keberanian, kompetensi, dan komitmen integritas,” tegasnya.

Narasi yang dibangun Arif yang kini masih aktif di kepengurusan KADIN Karawang sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan SDM dan Vokasi ini menunjukkan bahwa reformasi Petrogas bukan isu sesaat, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola perusahaan daerah yang modern, profesional, dan berdaya saing.

Berita Lainnya  Gaduh Parkir vs Pokir, Saatnya Penegak Hukum Bergerak

Momentum ini menjadi ruang bagi lahirnya kepemimpinan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi mampu menawarkan solusi sistemik dan terukur demi masa depan Karawang maju yang lebih kuat.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Meski Sudah Jerat 2 Tersangka, Korupsi Ambulans RSUD Subang Kembali Dilaporkan

SUBANG – Langkah hukum baru diambil oleh dua praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH. MH. M.Kes dan Hugo S. Tambunan, SH.Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri...

Wagub Krisantus Bakal Cium Lutut KDM, Jika Bisa Bangun Kalbar

SINTANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menanggapi keinginan warga yang ingin “meminjam” Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memperbaiki jalan...

KDM Minta Samsat Tiru Perbankan, Bayar Pajak Jangan Dibuat Berbelit

BANDUNG - Layanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat, harus bisa seperti di Perbankan yang efektif dan efisien. Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar,...

KPK Sebut Uang Ratusan Juta Disita dari Kamar Pribadi Ono Surono

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan lokasi penemuan uang ratusan juta yang disita terkait penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Disebutkan, barang...

Bikin Heran dan Kesal! Setelah Motor Listrik, BGN Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Belanja Kaos Kaki

BANDUNG - Saat ini masyarakat Indonesia kembali dibuat heran dan kesal terkait pengadaan yang dibuat Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu mengada-ngada. Usai membeli...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan