Senin, November 23, 2026
Google search engine

Presiden Rubah BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umroh

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan BP Haji berisikan orang-orang yang berintegritas.

Dahnil menegaskan, proses pengubahan nama BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah tidak akan menganggu proses jalannya persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2026.

“Tidak sama sekali. Ini kan sebenarnya tinggal bedol desa saja. Walaupun nanti ada syarat ya (seleksi masuk ke Kementerian Haji dan Umrah), karena Pak Presiden menginginkan institusi ini wajahnya (menjamin) integeritas dan kompetensi,” jelas Dahnil ketika ditemui di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).

Berita Lainnya  Lewat Program LKS Gratis, Bupati Karawang Raih Penghargaan Leading Inclusive Learning Access Initiative CNN Indonesia Award 2026

Dahnil mengatakan, dengan perkembangan kasus haji yang terjadi belakangan ini, BP Haji membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi.

Salah satu persoalannya, kata Dahnil, terkait kesehatan jemaah haji yang mendapat teguran langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi ini, enggak lagi kecolongan kalau sebenarnya jemaah itu sakit. Yang baru ke depannya kami ingin memunculkan manasik kesehatan,” ujar Dahnil.

Untuk program manasik kesehatan tersebut, BP Haji bakal menggandeng Persatuan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) sebagai pembenahan atas teguran Arab Saudi.

Berita Lainnya  Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

“Kami bekerja sama dengan teman-teman Perdokhi, beliau-beliau nanti akan ikut membantu kami merancang persiapan manasik kesehatan,” ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan, pihaknya juga akan mengubah standar operasional prosedur (SOP) tahap pemeriksaan kesehatan.

“Misalnya yang sakit jantung. Nah treatment yang bagus supaya satu tahun sebelum berangkat tetap sehat itu gimana. Nanti secara keilmuan itu Perdokhi, kami yang siapkan (mekanismenya),” ujar Dahnil.

Berita selengkapnya : https://nasional.kompas.com/read/2025/08/23/14483321/dahnil-prabowo-bentuk-kementerian-haji-dan-umrah-untuk-jamin-integritas.

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

KARAWANG - Belum genap empat bulan bertugas di Kota Lumbung Padi sejak dilantik pada 27 Juli 2026, Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, dikabarkan...

Ahmad Doli Minta Polemik Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang. Pernyataan ini...

Kapolda Bengkulu Dimutasi Setelah Sujud Minta Maaf di Hadapan Mahasiswa

BENGKULU - Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatan Kapolda Bengkulu melalui surat telegram Kapolri yang terbit pada Jumat, 20 November 2026, sehari...

Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan...

Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

GARUT - Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan