Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Terkendala Keterbatasan Anggaran

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tekanan fiskal dalam pembangunan infrastruktur pada 2026. Anggaran infrastruktur fisik dipangkas hampir separuh dibanding tahun sebelumnya, sementara kerusakan jalan bertambah akibat banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyebut pagu anggaran dinasnya turun dari sekitar Rp800 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp460 miliar pada 2026.

“Penurunan anggaran ini berdampak langsung pada kemampuan kami dalam memperbaiki kerusakan jalan yang masih luas. Apalagi kondisi infrastruktur jalan rusak parah akibat bencana banjir,” kata Henri, Rabu (25/2).

Henri meluruskan informasi mengenai anggaran infrastruktur jalan yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Menurutnya, dana yang benar-benar dikelola untuk program jalan dan jembatan tahun ini sekitar Rp313,86 miliar.

Anggaran tersebut tidak seluruhnya untuk pekerjaan fisik. Di dalamnya termasuk perencanaan teknis, pengawasan, survei, pengelolaan laboratorium, hingga operasional Unit Reaksi Cepat (URC). Adapun alokasi khusus untuk pekerjaan fisik jalan hanya sekitar Rp178,16 miliar.

“Itu untuk rekonstruksi, pembangunan jalan baru, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala. Total fisik jalannya sekitar Rp178 miliar,” ungkapnya.

Keterbatasan anggaran, diakui Henri, menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih, sebagian dana baru dapat dicairkan pada termin ketiga dan keempat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, pemerintah daerah berencana mempercepat proses lelang dengan skema pembayaran bertahap. Situasi menjadi lebih kompleks karena kerusakan jalan bukan hanya akibat faktor usia infrastruktur, melainkan juga dampak banjir dan genangan yang tak sepenuhnya terpetakan dalam dokumen perencanaan awal.

Kerusakan akibat bencana itu belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026. Pemerintah daerah kini mengajukan pergeseran anggaran darurat, yang masih menunggu persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data 2025, total panjang jalan Kabupaten Bekasi mencapai 1.077,39 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,98 persen atau 797,39 kilometer berada dalam kondisi mantap. Sisanya, 26,02 persen atau 280,31 kilometer, tergolong tidak mantap.

Kerusakan berat mendominasi sepanjang 196,67 kilometer atau 18,28 persen. Adapun jalan rusak ringan tercatat 83,34 kilometer atau 7,73 persen.

“Ruas-ruas itu menjadi prioritas penanganan di tengah keterbatasan anggaran. Data tersebut hingga akhir 2025. Sangat mungkin kerusakan bertambah dan tingkat kemantapan jalan menurun pascabanjir,” ujarnya.

Ke depannya, ungkap Henri, Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kemantapan jalan secara bertahap melalui program perbaikan dan rekonstruksi. Tujuannya menjaga konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas warga, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai kondisi keuangan daerah yang menurun harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur.

“Kualitas jalan harus menjadi perhatian. Perencanaan dan penganggaran juga perlu dimaksimalkan agar hasilnya lebih tahan lama,” kata Ade.

Ia menambahkan, DPRD telah membahas prioritas infrastruktur bersama TAPD. Menurutnya, perbaikan jalan penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Namun, di sisi lain, kebutuhan penanganan banjir juga mendesak.