JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai berpendapat, pihak-pihak yang ingin meniadakan program makan bergizi gratis (MBG) dan program kerakyatan lainnya adalah pihak yang menentang HAM.
Pigai menyampaikan pendapat itu dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026).
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai, seperti dikutip Antara.
Pendapat itu disampaikan saat menanggapi dugaan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto setelah mengkritik kebijakan pemerintah.
Pigai juga menuturkan, program pemerintah seperti MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan upaya negara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Ia menilai program-program tersebut sejalan dengan hak asasi manusia.
Oleh sebab itu, mereka yang berniat meniadakan program-program tersebut adalah orang yang menentang HAM.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” tegasnya.
Menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa sejatinya kekuasaan adalah milik rakyat, yang tercermin melalui program-program prioritas pemerintah.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” bebernya.
Ia menyebut kritik untuk perbaikan dibolehkan dalam negara demokrasi.
Namun, dia menyayangkan kritik yang mengarah pada peniadaan program yang ditujukan bagi rakyat.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Tiyo bersurat kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), untuk mengkritisi program MBG.
Ia menyoroti pembiayaan MBG yang dinilainya menyampingkan prioritas anggaran untuk memperbaiki ketidaksetaraan.
Tiyo menyampaikan kritik tersebut berpijak dari peristiwa seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena keterbatasan ekonomi keluarga.***
Sumber : AntaraNews
