Selasa, September 15, 2026
spot_img

Komisi III Pelototi Miliaran Proyek Marka Jalan Dishub Karawang

Komisi III saat memantau proyek marka jalan Dishub Karawang.

Setelah diduga terjadi penyelewengan oleh praktisi hukum Asep Agustian SH. MH, kini miliaran proyek marka jalan Dishub Karawang dipelototi Komisi III DPRD Karawang.

Diketahui, proyek marka jalan ini menelan anggaran Rp 1,4 miliar APBD Karawang tahun 2025.

Dan pada Senin (19/5/2025), Komisi III memantau langsung marka jalan di depan pintu masuk Wonderland, jalan Raya Galuh Mas, Telukjambe Timur.

“Kita mengecek pekerjaan Marka Jalan karena ramai sekali dimedia pemberitaan ya. Dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) juga Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) sudah memberikan penjelasan kepada kami,” kata Ketua Komisi III, Deddiy Indrasetiawan SE.

Berita Lainnya  Terkait Oil Spill di Pesisir Pantai, DPRD Karawang Bentuk 'Tim Investigasi Independen'

Berdasarkan penjelasan Dishub, pekerjaan marka jalan di tahun ini berbeda- beda. Dan pekerjaan marka jalan yang dianggarkan di tahun 2025 adalah untuk melengkapi marka jalan yang sudah ada.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan, adapun marka jalan yang tidak dikerjakan karena memang kondisi jalannya yang membuat marka jalan tidak bisa dikerjakan diatasnya.

”Takut hasilnya jelek jika marka jalan itu dipaksakan dikerjakan diatasnya, sehingga tidak sesuai spesifikasi,” ulas Deddy.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Setujui Perubahan KUA - PPAS 2026 dan Bahas Raperda APBD 2027

Sebetulnya lanjut Deddy, pekerjaan marka jalan ini masih dalam proses pelaksanaan dan baru selesai di bulan Juni mendatang.

“Masih ada waktu, kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa, kalau memang ada temuan-temuan setelah pekerjaan marka jalan ini selesai, maka kami pasti akan panggil kembali Kadishub beserta jajarannya. Dan tadi kami juga memang sempat meminta “soft drawing”- nya untuk nanti melihat hasilnya akhirnya seperti apa,” tutupnya.***

Berita Lainnya  Ketua Komisi I DPRD Jabar Evaluasi Persiapan Pilkades Digital di Karawang
Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan