SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik terhadap Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Subang. Kritik tersebut disampaikan saat dirinya berpidato dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Subang, Senin (6/4/2026).
Dalam pidatonya, Dedi tidak hanya membahas sektor pariwisata, tetapi juga menyinggung identitas budaya, kebersihan lingkungan, hingga pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih terlalu normatif.
Dedi Mulyadi mengawali pidatonya dengan menekankan pentingnya identitas budaya Sunda sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Ia menyebut bahwa budaya Sunda yang kerap dianggap mistis justru harus diposisikan sebagai jati diri.
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika tetap berpegang pada nilai-nilai leluhur mereka dalam membangun peradaban.
Selain itu, Dedi juga menyoroti filosofi kebersihan sebagai salah satu kunci mendatangkan rezeki.
“Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar dan rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka dan tempat-tempat yang bersih,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik serta lingkungan yang bersih akan menciptakan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi secara tegas menyampaikan bahwa pariwisata bukanlah tujuan utama pembangunan, melainkan efek dari lingkungan yang tertata dengan baik.
“Pariwisata bukan tujuan utama, melainkan efek dari lingkungan yang tertata, sungai yang jernih, dan jalan yang bersih.”
Ia bahkan menyindir bahwa promosi pariwisata tidak perlu dilakukan secara besar-besaran jika kondisi daerah sudah menarik.
“Jika daerah indah, masyarakat akan memviralkannya sendiri tanpa perlu promosi mahal dari dinas terkait, gak usah pakai Dinas Pariwisata,” ujar Dedi.
Menurutnya, promosi pariwisata seharusnya bisa terjadi secara organik melalui masyarakat dan para pengguna media sosial.
Apa Kritik Dedi terhadap Dispar Subang?
Dedi Mulyadi mengaku kecewa terhadap respons Dinas Pariwisata Kabupaten Subang yang dinilai kurang sigap dalam mendukung pengembangan kawasan wisata.
Ia mencontohkan pengelolaan Lembur Pakuan, kawasan kediamannya yang kini berkembang menjadi wisata edukasi.
“Saya mengurus Lembur Pakuan itu, beberapa kali minta Dinas Pariwisata Kabupaten Subang, kurang respons, padahal Gubernur yang minta, apalagi rakyat,” sentil Dedi.
Ia menilai dinas terkait seharusnya berperan aktif dalam memastikan kawasan wisata bebas dari berbagai gangguan, seperti parkir liar dan ketidaktertiban.
Apa Saja Sorotan terhadap Kinerja ASN?
Tidak hanya Dispar, Dedi juga menyinggung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai kurang responsif dalam menertibkan pelanggaran di lapangan. Ia bahkan mengaku harus turun langsung dengan menggerakkan aparat di tingkat bawah untuk menyelesaikan persoalan.
Menurut Dedi, kondisi ini mencerminkan pola kerja ASN yang masih bersifat prosedural dan kurang inisiatif. Ia pun menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi.
“Subang dan Jawa Barat tidak akan maju jika cara berpikir pemimpin dan ASN hanya bersifat normatif, hanya mengejar WTP atau tunjangan, tanpa dialektika pengabdian yang total,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menyoroti bahwa Kabupaten Subang memiliki potensi besar dari sektor pertanian dan industri. Bahkan, wilayah ini telah didukung oleh berbagai infrastruktur seperti akses tol dan investasi industri otomotif.
Dedi menegaskan bahwa dirinya ingin menjadi pemimpin yang turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan persoalan secara konkret.
“Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah, kenapa? Karena kami ingin mencapai kemajuan,” tegasnya.***
Sumber : Kompas.com