KARAWANG – Kondisi surplus dengan hasil produksi 1,4 juta ton lebih gabah kering panen pada tahun 2025, Karawang dipastikan masih menjadi kabupaten yang mempertahankan status sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Kementerian Pertanian melakukan kegiatan panen raya di Kecamatan Cilebar – Karawang yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.
“Alhamdulillah, Kementerian Pertanian menunjuk Kabupaten Karawang untuk melaksanakan panen raya, dan Presiden hadir langsung di Cilebar. Daerah ini memang salah satu sentral gabah di Indonesia,” tutur Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat kesempatan menjadi narasumber program Newsroom di CNN Indonesia dengan tajuk ‘Swasembada Pangan : Karawang Lumbung Pangan Nasional’, Selasa (13/1/2026).
Melalui kesempatan ini, Bupati Aep menuturkan jika di tahun 2026, Kementerian Pertanian kembali memberikan target peningkatan produksi kepada Karawang. Pemerintah daerah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan produktivitas, kualitas gabah, serta penguatan peran petani dan kelompok tani.
“Secara kualitas, beras dan gabah Karawang sangat baik. Tinggal bagaimana produktivitasnya terus kita tingkatkan,” kata Bupati Aep.
Kunci Swasembada, Lahan Sawah Dikunci LP2B
Menjawab tantangan pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan, Bupati Aep menegaskan komitmen Pemkab Karawang dalam menjaga lahan pertanian. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengunci lahan baku sawah dalam skema LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
“Kami sudah mengunci lebih dari 87 ribu hektare, hampir 88 ribu hektare lahan sawah dalam LP2B. Itu tidak bisa diotak-atik,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi pondasi utama agar luas lahan pertanian di Karawang tidak terus tergerus oleh pembangunan non-pertanian.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Pemkab Karawang juga memberikan insentif pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk lahan sawah hingga 3 hektare per keluarga, berlaku selamanya.
“Kami ingin masyarakat tetap mau menjadi petani. Maka kami beri stimulus, PBB-P2 gratis untuk maksimal tiga hektar per keluarga,” jelas Bupati Aep.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut berbasis keluarga (satu Kartu Keluarga), bukan per individu, agar lebih adil dan tepat sasaran.
Bupati Aep juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa target swasembada pangan empat tahun berhasil dicapai hanya dalam satu tahun. Tahun 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa kita tidak impor beras di 2025. Salah satu penopangnya adalah Kabupaten Karawang dengan produksi gabah 1,4 juta ton,” ungkapnya.
Selain itu, Karawang juga menjalin kerjasama food estate dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 5.000 hektare lahan sawah dikerjasamakan untuk mendukung pasokan beras ke Jakarta, dimana gabah diproduksi di Karawang dan dikelola menjadi beras untuk kebutuhan ibu kota.
Atas kontribusi besar tersebut, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya yang disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Panen Raya Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan, Rabu (7/1/2026).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan negara atas dedikasi Pemkab Karawang dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Di bawah kepemimpinan Bupati Aep, Karawang masuk 10 besar daerah penghasil beras nasional dan berperan strategis dalam pencapaian cadangan beras nasional sebesar 3 juta ton.***