KARAWANG – Sejumlah titik jalan rusak yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (jalan nasional) tak kunjung diperbaiki. Padahal jalan rusak tersebut mulai banyak memakan korban kecelakaan lalu-lintas.
Atas persoalan ini, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Karawang – Jawa Barat mulai geram. Senin (2/2/2026), mereka melakukan aksi demonstrasi di jalanan dan mengepung kantor Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat PPK 1.1 di Karawang.
Massa yang tergabung dalam Komite Masyarakat Sipil Kabupaten Karawang terdiri atas kurir, pengemudi ojek online, pelajar, buruh, hingga mahasiswa.
Namun sayangnya dalam aksi ini, tidak ada satu pun pejabat PPK 1.1 yang menemui massa aksi.
Para pendemo hanya menerima informasi bahwa pejabat PPK 1.1 tengah diperiksa BPK terkait dugaan indikasi korupsi.
Koordinator aksi, Tri Prasetio Putra Mumpuni, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan warga terhadap kelalaian negara dalam menjamin keselamatan publik.
Ia menegaskan, jalan berlubang bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan soal kemanusiaan.
Ia menyebut pemerintah telah lalai karena tidak menjanjikan perbaikan total jalan berlubang pada Februari ini.
Selain menuntut transparansi anggaran dan kualitas pekerjaan, massa menyoroti jalan yang baru diperbaiki beberapa bulan lalu, namun kembali rusak parah. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya praktik penyimpangan.
Massa aksi menyerukan gerakan lanjutan, termasuk konsolidasi aksi, penyampaian aspirasi di ruang publik dan media sosial, hingga rencana blokade Jalur Pantura dan perbaikan jalan secara mandiri di sejumlah titik.
Menanggapi aksi tersebut, Humas BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Noval, mengakui kerusakan jalan nasional terjadi di sejumlah titik, mulai Klari, Cikampek Karawang, hingga Pamanukan, Subang.
Ia menyebut faktor cuaca ekstrem dan tingginya volume kendaraan over dimension dan overload (ODOL) sebagai penyebab utama.
Menurut Noval, perbaikan telah dimulai sejak Jumat (30/1/2026) dan ditargetkan rampung akhir Februari.
Namun, pekerjaan saat ini masih bersifat pemeliharaan rutin berupa penambalan dan overlay satu lapis di beberapa titik.
Terkait maraknya kendaraan ODOL, Noval menegaskan hal tersebut berada di luar kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan membutuhkan penanganan lintas instansi.
Ia juga mengingatkan bahwa perbaikan tambal sulam bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh sistem drainase serta intensitas hujan.
“Air adalah musuh utama aspal. Jika drainase buruk, kerusakan akan cepat kembali,” ujarnya, dilansir dari tribunnews.***
Sumber : tribunnews.com