Kamis, November 12, 2026
Google search engine

Demo Gedung Sate, Walhi Jabar Minta Dedi Mulyadi Tak Sekedar Gimik dan Pencitraan

Memperingati Hari Bumi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat bersama Koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi (Gerak Sa Bumi) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung pada Selasa (22/4/2025).

Dengan mengusung tema ‘Selamatkan Rakyat dan Alam dari Kiamat Ekologis di Tatar Pasundan’, aksi ini menjadi bentuk peringatan atas terus memburuknya kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat sekaligus seruan untuk melawan krisis ekologis.

Dalam aksi ini, ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat menyuarakan tentang sejumlah masalah lingkungan yang setiap tahun terus terjadi dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya.

Berita Lainnya  Korupsi hingga TPPU, Mantan Bupati Gowa Resmi Ditahan

Ada 17 tuntutan isu yang disampaikan yakni tata ruang yang buruk, alih fungsi lahan KBU, audit lingkungan, rusaknya kawasan hutan oleh tambang, deforestasi, Das dan mikro Das kritis, TPA Sarimukti overload, terbitnya kerja sama dengan TNI oleh Pemprov.

Turunnya status cagar alam dan konservasi di bawah BKSDA, maraknya izin kegiatan di bawah TNGC, evaluasi seluruh KSO tambang, kerusakan wilayah pesisir, PSN pemicu konflik hingga sektor energi menambah pemanasan global, skema palsu co-firing membabat kawasan hutan, dan sejumlah isu lainnya.

Berita Lainnya  Akhirnya Gibran Lepas dari 'Lingkaran Setan'

“Kami ingin menyampaikan 17 tuntutan isu yang cukup serius terjadi di Jawa Barat yang harus dijalankan atau yang harus disikapi oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang di sela-sela aksi.

Pada kesempatan itu, Iwang juga menyindir Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak sekedar membuat gimik dan pencitraan. Sebab menurutnya, dalam 100 hari pertama menjabat, banyak gebrakan yang dilakukan Dedi Mulyadi dan diharapkan hal itu dilakukan hingga akhir masa jabatannya.

Berita Lainnya  Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

“Ini menjadi satu momen teguran awal yang kami sampaikan kepada Dedi Mulyadi, jangan mengikuti gubernur-gubernur sebelumnya yang hanya pencitraan, yang hanya gimik dan (mencari) popularitas saja tanpa menyasar penyelesaian masalah yang selama ini diderita oleh rakyat Jawa Barat,” tandasnya.

Sumber : Detik
Foto : Tempo

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Akhirnya Gibran Lepas dari ‘Lingkaran Setan’

JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 memicu berbagai reaksi dari kalangan pendukung dan...

Wapres Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis, 12...

Ahok: ” Gak Ada Jaminan Prabowo Tidak Sikat Jokowi”

JAKARTA - Video lama pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari wawancara eksklusif pada Februari 2024 kembali viral di media sosial pada November 2026. Dalam potongan...

120 Anggota DPR Ajukan Usulan HMP Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Hercules Diperiksa KPK, Summarecon ‘Bermain Kotor’

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal (HRM) mengungkapkan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik Komisi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan