Sabtu, September 12, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Klaim Anggaran Operasional Rp 21,6 Miliar Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui menerima uang operasional sebesar Rp 21,6 miliar dari total Rp 28 miliar APBD tahun 2025 untuk operasional Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Dedi Mulyadi mengatakan, biaya operasional untuk Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mengacu kepada peraturan pemerintah yaitu 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah. Totalnya diperkirakan kurang lebih Rp 28 miliar.

Berita Lainnya  Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki 'Mensrea' Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

“Diperkirakan dari realisasi itu 0,15 persen itu Rp 28 miliar itu dibagi dua. Gubernur dan wakil gubernur, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Saya terima Rp 21,6 miliar,” ucap dia, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari membiayai orang di rumah sakit, sekolah, hingga rumah warga yang roboh.

“Saya gunakan untuk belanja kepentingan rakyat, satu ada orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama di rumah sakit saya bayarin. Sekolah yang butuh tambahan ngecat saya beri. Orang rumahnya roboh saya kasih,” kata dia.

Berita Lainnya  DPO Narkoba Tewas Usai Baku Tembak dengan Polisi

Bahkan, ia menyebut jalan yang jelek dan jembatan roboh turut dibantu olehnya melalui biaya operasional tersebut. Ia mengaku banyak masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan untuk menceritakan masalah yang menimpanya tersebut.

“Biaya operasional untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak mengambil untuk kepentingan pribadi saya,” kata dia.

Ia menambahkan gaji dan tunjangannya tiap bulan sebesar Rp 8,1 juta, sedangkan fasilitas pakaian dinas dicoret dan tidak mengambil mobil dinas.

Berita Lainnya  RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat Desember 2026

Selain itu, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan gubernur sebelumnya, ia menyebut di masanya diturunkan menjadi Rp 750 juta. Bahkan di APBD perubahan bakal diturunkan kembali menjadi Rp 100 juta.

“Saya menggunakan anggaran perjalanan dinas setahun Rp 100 juta sekarang baru habis Rp 74 juta,” kata dia.***

Poster Edit Redaksi Opiniplus.com

Artikel ini telah terbit di Republikas : https://news.republika.co.id/berita/t2iel5487/dedi-mulyadi-klaim-dana-operasional-rp-21-miliar-tidak-untuk-kepentingan-pribadi-ini-penjelasannya-part2

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

IWOI Karawang Gelar Doa Bersama dan Renungan untuk Keselamatan Jurnalis dan Awak Kapal yang Hilang Kontak

KARAWANG - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang, Jawa Barat, menggelar doa bersama dan renungan untuk keselamatan 5...

Tunjukan Bukti Surat Penghentian Praktik Joki, Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah ‘Mensrea’

KARAWANG - Tim Penasihat Hukum tersangka VY, mantan Direktur Utama PT BAS, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Karawang yang kembali menetapkan dua tersangka baru dalam...

Kejagung Pamerkan Tumpukan Duit Rp 1 Triliun Lebih Korupsi Pemanfaatan Kawasan Hutan Lampung

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan tumpukan uang senilai lebih dari Rp 1 triliun dan USD 166 ribu yang disita dari hasil dugaan korupsi...

Kejari Karawang Kembali Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Penyaluran KPR

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank...

Jelang Kontra Persija, Polda Jabar Imbau Seluruh Pendukung Persib Tak Datang ke Jakarta

BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengimbau seluruh pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam laga...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan