Sabtu, Juni 6, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Klaim Anggaran Operasional Rp 21,6 Miliar Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui menerima uang operasional sebesar Rp 21,6 miliar dari total Rp 28 miliar APBD tahun 2025 untuk operasional Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Dedi Mulyadi mengatakan, biaya operasional untuk Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mengacu kepada peraturan pemerintah yaitu 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah. Totalnya diperkirakan kurang lebih Rp 28 miliar.

Berita Lainnya  Tersengat Kabel Aliran Listrik, Arak-arakan Sisingaan di Cikarang Utara Tewaskan 3 Kru Kesenian Asal Subang

“Diperkirakan dari realisasi itu 0,15 persen itu Rp 28 miliar itu dibagi dua. Gubernur dan wakil gubernur, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Saya terima Rp 21,6 miliar,” ucap dia, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari membiayai orang di rumah sakit, sekolah, hingga rumah warga yang roboh.

“Saya gunakan untuk belanja kepentingan rakyat, satu ada orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama di rumah sakit saya bayarin. Sekolah yang butuh tambahan ngecat saya beri. Orang rumahnya roboh saya kasih,” kata dia.

Berita Lainnya  Seorang Ibu Ketahuan Selundupkan Sabu ke dalam Lapas Karawang, 'Barang Haram' Dikemas Kondom dan Dimasukan ke Kemaluan

Bahkan, ia menyebut jalan yang jelek dan jembatan roboh turut dibantu olehnya melalui biaya operasional tersebut. Ia mengaku banyak masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan untuk menceritakan masalah yang menimpanya tersebut.

“Biaya operasional untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak mengambil untuk kepentingan pribadi saya,” kata dia.

Ia menambahkan gaji dan tunjangannya tiap bulan sebesar Rp 8,1 juta, sedangkan fasilitas pakaian dinas dicoret dan tidak mengambil mobil dinas.

Berita Lainnya  Baru Sehari Dicopot Jabatan oleh Presiden Prabowo, Eks Kepala BGN Ditetapkan Tersangka Korupsi MBG

Selain itu, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan gubernur sebelumnya, ia menyebut di masanya diturunkan menjadi Rp 750 juta. Bahkan di APBD perubahan bakal diturunkan kembali menjadi Rp 100 juta.

“Saya menggunakan anggaran perjalanan dinas setahun Rp 100 juta sekarang baru habis Rp 74 juta,” kata dia.***

Poster Edit Redaksi Opiniplus.com

Artikel ini telah terbit di Republikas : https://news.republika.co.id/berita/t2iel5487/dedi-mulyadi-klaim-dana-operasional-rp-21-miliar-tidak-untuk-kepentingan-pribadi-ini-penjelasannya-part2

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pohon Tumbang di Karawang Timpa Truk Kontainer Peti Kemas, Sopir dan Penumpang Perempuan Tewas

KARAWANG - Sebuah pohon tumbang menimpa sebuah truk kontainer peti kemas di jalan Lingkar Tanjungpura Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026) sore. Akibat peristiwa ini,...

Sidang Kasus Ade Kunang, Kadis BMSDA Bekasi Akui Ploting 42 Paket Proyek atas Permintaan Abah Kunang

BANDUNG - Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengungkap adanya pengondisian proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam...

Oknum ASN yang Terjerat Kasus Narkoba di Bekasi Diberhentikan Sementara, Status Kepegawaian Tunggu Keputusan Hukum Inkrah

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberhentikan sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial N alias I, usai terjerat kasus penyalahgunaan peredaran narkoba...

Dedi Mulyadi Tertipu, Warga yang akan Dibantunya Ternyata Pelaku Curanmor

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sepertinya telah tertipu oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Siapa sangka jika warga Kabupaten...

Dilaporkan ke KPK, Mahasiswa Desak DPRD Kota Bekasi Bentuk Pansus Dugaan Korupsi Pengadaan Ambulans

KOTA BEKASI - Sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak DPRD Kota Bekasi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan