Minggu, November 8, 2026
Google search engine

Askun : Gratiskan Parkir RSUD Karawang, Atau…

KARAWANG – Tarif parkir RSUD Karawang yang dinilai ‘kemahalan’ kembali menjadi sorotan. Kini, protes dilayangkan Anggota Komisi III DPRD Karawang, Mulyadi, dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, pada Rabu (1/4/2026).

Menyikapi usulan Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH mengaku setuju, jika Pemkab Karawang ‘menggratiskan’ layanan parkir di RSUD Karawang.

“Saya setuju kalau parkir RSUD Karawang digratiskan saja. Atau paling tidak dihitung flat. Artinya, pukul rata cukup bayar Rp 2.000 rupiah misalnya, tidak perlu dihitung per jam,” tutur Asep Agustian, Jumat (3/4/2026).

Berita Lainnya  Arif Dianto: "MBG dan KDKMP Harus Terukur, Jangan Menutup Ruang Kritik Rakyat

Menurut Askun (sapaan akrab), mayoritas masyarakat yang datang ke RSUD Karawang adalah mereka pasien tidak mampu yang kebanyakan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sehingga setiap keluarga yang menjenguk pun, dipastikan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sehingga jika tarif parkir RSUD Karawang dihitung per jam, maka tentu saja akan sangat memberatkan masyarakat yang berkunjung ke RSUD Karawang.

“Sekarang coba pikir, mereka datang ke RSUD jenguk keluarganya pakai bensin. Mereka yang menunggu pasien di rumah sakit juga pasti keluar biaya makan-minum. Maka jangan ditambah bebannya dengan tarif parkir yang kemahalan,” kata Askun.

Berita Lainnya  Polemik Dugaan Provokasi, Laporan Polisi Terhadap Haji Toha Sudah Naik Tahap Penyidikan

Oleh karenanya, Askun meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk kembali mengevaluasi dan mengkaji ulang tarif parkir RSUD Karawang yang terlalu mahal.

Askun meminta agar tarif parkir RSUD Karawang tidak disamakan dengan tarif parkir rumah sakit swasta, mall ataupun pusat perhotelan yang sifatnya dikomersilkan. Karena menurutnya, RSUD merupakan salah satu layanan publik untuk masyarakat.

“Yang namanya layanan publik itu dimana-mana seharusnya gratis, karena masyarakat sudah bayar pakai pajak. Kalau mau dongkrak PAD dari retribusi parkir, maka seharusnya tidak diterapkan di tempat layanan publik seperti RSUD. Karena masih banyak potensi retribusi parkir lain yang bisa digali,” kata Askun.

Berita Lainnya  GEN MATIC, Ubah Menit di Sosmed Jadi Rupiah di Dompet, Dorong Kreativitas Digital Karawang

“Maka kesimpulannya, gratiskan parkir RSUD atau bayar flat saja. Jangan bebani masyarakat kecil dengan tarif parkir RSUD yang dihitung per jam,” tutup Askun.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

BEKASI - Nasib pilu kasus kecelakaan kerja dialami oleh Rindi Natasya (22 tahun), karyawati PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Jababeka...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan