Kamis, September 24, 2026
Google search engine

Pemprov Jabar Konsisten Dukung Citarum Harum

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan konsistensi dalam mendukung keberlanjutan program Citarum Harum. Transformasi program ke depan akan lebih diarahkan agar masyarakat menjadi aktor utama.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

“Bagi kami, Citarum Harum bukan hanya sekadar proyek, melainkan kebutuhan,” ucap Herman Suryatman.

“(Ke depan) Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar tumbuh rasa memiliki. Satgas menjadi penggerak, tetapi titik berat keberhasilan ada pada partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Berita Lainnya  Nusron Wahid Dikejar dan Dicecar Pertanyaan oleh Wartawan : "Ini Saya Mau Pulang"

Bahkan Herman juga menyampaikan, meski anggaran lintas kementerian pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengalami efisiensi, Pemdaprov Jabar tetap menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk menjaga operasional Satgas Citarum Harum.

Sementara itu Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, pihaknya siap mendorong penguatan kelembagaan Satgas Citarum Harum.

Menurutnya, BAM DPR siap menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang muncul sebagai masukan ke kementerian maupun lembaga terkait.

Berita Lainnya  Helaran Budaya HUT Karawang ke-393, Bupati Aep : "Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jadi Kewajiban Saya"

“Satgas harus diperkuat kelembagaannya agar mempunyai kewenangan lebih tegas, termasuk akses ke kementerian atau lembaga untuk memikirkan anggaran bersama,” ucap Ahmad Heryawan.

“Indikator capaian juga harus jelas, terutama kualitas air Citarum yang kini sudah berstatus cemar ringan. Ke depan, kualitasnya harus meningkat ke angka 60 bahkan 70,” ujarnya.

Sosok yang juga merupakan Gubernur Jabar periode 2008- 2018 juga menekankan penyelesaian persoalan sampah, limbah, serta keramba jaring apung di waduk yang melebihi kapasitas.

Berita Lainnya  Prabowo Geram dan Sindir Pakar : "Saking Pintarnya Jadi Goblok...!"

Ahmad mendorong pula pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPAS) Legok Nangka, yang menurutnya akan menjadi solusi besar terkait pengelolaan persampahan di wilayah Bandung Raya. (Jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Muncul Spekulasi Publik Jika WBP yang Kepergok di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Adalah Tersangka Korupsi Jimmy Masrin

ENTAH mana yang harus dipercaya, temuan sidak Ombudsman RI atau pernyataan klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kanwil Jabar. Yang pasti temuan fasilitas mewah...

4 Guru SDN 58 Lengkese Alami Gatal-gatal Mulut Setelah Cicipi MBG Sebelum Dibagikan ke Siswa, Terbukti Mengantuk Boraks

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikirim ke UPT SD Negeri 58 Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, batal dibagikan kepada siswa setelah sejumlah guru...

Gak Terima Diputusin, Pria ini Ancam Pacarnya Pakai Badik, Bakal Terima Diputusin Kalau Si Cewek Ngasih Duit Rp 200 Ribu

Pemuda berinisial F (22) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), diamankan polisi setelah diduga mengancam mantan pacarnya, AR (19), menggunakan senjata tajam jenis badik. Pelaku...

Pimpinan Ponpes Abul Barokat Bantah Pelecehan Santriwati, Bakal Laporkan Media BBC Indonesia

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Imanuddin Sumar alias AIS atau Abah, menyatakan mundur...

Tanggapi Pernyataan Prabowo, Mahfud MD : “Banyak juga Presiden yang Goblok”

Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pakar atau profesor "saking pintarnya jadi goblok" tidak etis disampaikan oleh seorang kepala negara. Mahfud MD...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan