Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Honorer R4 Bekasi Bersiap Aksi Unjuk Rasa ke Istana

BEKASI – Ratusan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau kategori R4 di Kota Bekasi siap ikut aksi unjuk rasa nasional di depan Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/7).

Ketua Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi, Ahmad Lauhil Mahfudz, menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menuntut kepastian status honorer R4 pasca mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.

Ketua Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi, Ahmad Lauhil Mahfudz, menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menuntut kepastian status honorer R4 pasca mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.

Berita Lainnya  Insan Pers Bekasi Desak Dedi Mulyadi Klarifikasi Atas Pernyataan 'Tidak Perlu Kerja Sama Media'

“Kami berencana untuk bergabung dalam aksi nasional menuntut kejelasan nasib honorer non database kategori R4 setelah mengikuti seleksi tahap dua,” ujar Lauhil, Sabtu (19/7).

Dalam aksi itu, mereka mendesak Presiden agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan honorer R4 yang telah lolos seleksi tahun anggaran 2024 menjadi PPPK paruh waktu.

Mereka juga menuntut adanya kebijakan afirmatif bagi honorer non-database BKN yang gagal dalam seleksi CPNS, sebagaimana yang diterima honorer yang sudah terdata di sistem BKN.

Berita Lainnya  Meski Didemo, KDM Tak akan Cabut Larangan Study Tour

Tuntutan lainnya ditujukan bagi honorer non-database yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK akibat tidak tersedianya formasi. Mereka meminta agar kelompok ini turut diakomodasi dalam regulasi khusus guna memperoleh afirmasi lanjutan.

“Dasar tuntutan ini mengacu pada amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, serta KemenPANRB Nomor 347 Tahun 2024 Diktum ke-33,” jelas Lauhil.

Lauhil menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam ajakan mengikuti aksi. Menurutnya, keikutsertaan honorer R4 murni dilandasi keresahan dan kesadaran bersama akan ketidakjelasan status mereka.

Berita Lainnya  Heboh Isu Perselingkuhan Dirus PDAM dengan Anggota Dewan

“Semua bergerak atas dasar kegelisahan dan kesadaran akan nasib status honorer R4,” pungkasnya.(cr1)

Sumber : RadarBekasi

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK - Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri,...

Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta – Klari

KARAWANG - Dea Eka Rizaldi SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses di Desa...

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI