KARAWANG – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Karawang pekan depan.
Rencana aksi demonstrasi mengepung kantor Bupati Karawang ini disepakati setelah mereka melakukan silaturahmi dan diskusi pada Jumat (31/10/2025) kemarin.
Aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Karena tuntutan yang akan mereka bawa bukan hanya sekedar menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Tetapi juga soal dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang.
Ketua Umum Komando, Dudung Ridwan menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini.
Ia menyebut ada sekitar 16 organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi Komando yang seluruhnya bersepakat satu pandangan untuk menindaklanjuti berbagai temuan dugaan korupsi di sejumlah dinas di Karawang.
“Hasil pertemuan hari ini, kami sepakat dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa ke pemda. Masing-masing Ormas yang tergabung akan mengerahkan massanya,” tutur Dudung Ridwan, dilansir dari BeritaPembaharuan.id.
Dudung mengklaim jika pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan bukti terkait dugaan korupsi di berbagai dinas yang siap diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Selain menggelar aksi damai di Pemda dan Kejari Karawang, pihaknya juga berencana mengirim surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan temuan dugaan korupsi tersebut.
“Selain ke Pemda dan Kejari, kita juga akan berkirim surat ke Kejati Jabar dan KPK,” katanya.
Selain persoalan dugaan korupsi, Dudung menegaskan, Komando juga menyoroti kenaikan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kenaikan PBB-P2 yang sangat tinggi, bersamaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD Karawang yang di luar nalar, juga menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Dudung memastikan bahwa surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dan laporan ke lembaga hukum akan dikirim pekan depan.
“Minggu depan dipastikan surat akan dikirim, baik pemberitahuan aksi unjuk rasa maupun surat resmi ke KPK dan Kejati Jabar,” pungkasnya.***