KARAWANG – H. Rafiudin Firdaus, S.I.Kom, pengusaha muda sekaligus Direktur Sanema Tour Kabupaten Karawang – Jawa Barat ini berhadap agar terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh menjadi solusi terbaik atas berbagai persoalan haji dan umroh di Indonesia selama ini.
A Rafi (sapaan akrab) menyampaikan beberapa persoalan haji dan umroh yang selama ini memberatkan pengusaha travel dan jama’ah. Yaitu seperti harus adanya rekomendasi dari Kementerian Agama saat akan mendaftar paspor umroh ke Imigrasi.
Kemudian, belum terintegrasinya antara sistem haji dan umroh di Saudi Arabia dengan Indonesia.
“Ya, mudah-mudahan banyak program yang bisa bermanfaat untuk haji dan umroh Indonesia dengan adanya Kementerian baru ini,” tuturnya, saat kesempatan kegiatan ‘Karawang Bersolawat & Berzikir’ di Masjid Al-Jihad Komplek Islamic Center, Sabtu kemarin.
A Rafi juga menyambut antusias rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mendirikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Yaitu dimana program kampung haji ini sedang digarap Badan Pengelola Investasi Danantara dengan total luas lahan mencapai 80 hektar.
“Ya, sekali lagi mudah-mudahan banyak kemudahan yang didapatkan para jama’ah dengan adanya kementerian baru ini. Karena memang paling banyak jama’ah ya dari Indonesia, khususnya untuk haji,” katanya.
Sementara dilansir dari TribunJabar, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikannya saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Jadi beliau (Presiden Prabowo) membentuk (Kementerian Haji dan Umrah) untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang terjadi selama ini. Logikanya seperti itu,” kata Gus Irfan.
Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari ini juga menceritakan soal hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo soal permasalahan yang ada di dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.
Presiden Prabowo tak menutup mata soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian lain.
Sehingga, kata Gus Irfan, Prabowo menitipkan pesan agak tidak ada permasalahan yang terjadi di Kementerian Haji dan Umrah ini.
“Tapi beliau minta di Kementerian ini zero tolerance terhadap berbagai permasalahan. Dan itu harus saya pegang dan selalu saya ulang-ulang ke tim kita di Kementerian Haji,” jelasnya.
Gus Irfan menyadari bahwa Kementerian Haji dan umrah ini akan mengelola uang jemaah hingga kisaran Rp 20 triliun. Sehingga, kebocoran uang sekecil apapun akan berdampak dan menelan uang cukup besar.
Dia pun mencontohkan bagaimana 1 persen dari seluruh total uang jemaah jika dikorupsi. Nominalnya mencapai Rp 200 miliar.
“Saya tekankan pada tim kami, kalau sampai kalian bocor 1 persen, itu Rp200 miliar, 1% itu kan sudah sangat baik untuk ukuran Indonesia saat ini, tapi saya pastikan 1% itu sudah Rp200 miliar, hati-hati saya bilang gitu,” tegasnya.***
